PAD Badung Tak Capai Target, DPRD Pertanyakan Kinerja Badan Pendapatan

MANGUPURA- DPRD Badung mempertanyakan kinerja Badan Pendapatan (Bapenda) Badung terkait pendapatan yang tidak tercapai.

Ketua Komisi III DPRD Badung,  I Putu Alit Yandinata meminta pihak Bapenda membeberkan realisasi target pendapatan yang telah tercapai.

Pihaknya juga mempertanyakan kendala yang dihadapi sehingga target pendapatan daerah bisa meleset.

“Kami ingin mengetahui capaian target dan kendala yang dihadapi. Kok realisasi target pendapatan bisa tidak tercapai,” tandas Alit Yandinata.

Dewan sendiri meminta jajaran Bapenda berupaya memaksimalkan potensi yang ada. Sehingga dari rentan waktu yang masih tersedia sampai bulan Desember 2019 ini semua potensi pendapatan yang ada di wilayah Badung bisa terpungut.

“Kami minta kepada jajaran Bapenda agar maksimal dalam bekerja. Semua potensi harus tergarap. Di tengah ancaman defisit jangan sampai masih ada pajak yang hilang,” jelas politisi muda asal Abiansemal Dauh Yeh Cani ini.

Sementara Kepala Bapenda Badung, Made Sutama, mengakui telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemungutan.

Kendati dalam semester ini target pendapatan belum tercapai, namun dilihat dari trend pendapatan, pada semester pertama tahun 2019 pendapatan Badung mengalami peningkatan dari semester yang sama pada tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan Badung hingga Juni 2019, pendapatan daerah mengalami peningkatan 14,04 persen dari Rp 1.903.977.973.976,31 (Juni 2018) menjadi Rp  2.171.972.423.633,76 (Juni 2019) atau meningkat sebesar Rp 267.994.449.657,45.

“Berdasar data yang kami pegang terjadi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah,” jelas Sutama.

Kemudian, dari seluruh sumber pendapatan daerah, pemasukan dari retribusi daerah mengalami penurunan 15,03 persen,

retribusi daerah pada Juni 2019 mencapai Rp 55.469.360.026,71 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 65.279.075.133,13 atau berkurang Rp 9.809.715.106,42.

Dia menambahkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp 219.978.006.932,67 dari Rp 217.941.534.397,31 dan pendapatan lain-lain PAD yang sah dari Rp 149.602.285.149,21 menjadi Rp 151.014.505.309,80.

“Tapi kalau dilihat keseluruhan hingga semester pertama kan meningkat, hanya retribusi daerah yang turun selebihnya mengalami peningkatan.

Seperti pajak daerah mencapai Rp 1,7 triliun lebih dari Rp 1,4 triliun lebih,” tegas Birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan ini.

Pihaknya mengaku akan terus berupaya mengejar kekurangan ini agar bisa maksimal sampai akhir tahun ini. “Kami akan terus genjot. Semua potensi pendapatan akan kami garap,” pungkasnya.