Gubernur Koster dan PLN Teken MoU, Begini Kondisi Kelistrikan Bali…

DENPASAR – Plt Direktur Utama PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani menyatakan kondisi kelistrikan yang ada di Pulau Bali relatif aman.

Fakta itu diungkap Sripeni didepan Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI Ignasius Jonan, Gubernur Bali Wayan Koster dan pejabat lainnya.

Menurut Sripeni, beban puncak sistem tenaga listrik tertinggi di Bali terjadi pada bulan Februari 2018 yakni sebesar 900,1 MW.

Kelistrikan di Provinsi Bali sendiri memiliki daya mampu sebesar 1.320 MW yang dipasok dari PLTU Celukan Bawang 380 MW,

kabel laut Jawa-Bali 400 MW, PLTDG Pesanggaran 182 MW, PLTG Pesanggaran 22 MW, dan pembangkit BBM 336 MW.

“Kami menyadari bahwa keandalan sistem kelistrikan ini perlu terus ditingkatkan dan dikuatkan,” ujar Sripeni Inten Cahyani

dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT PLN (Persero) tentang

Penguatan Sistem Ketenagalistrikan dengan Pemanfaatan Energi Bersih di Provinsi Bali di Kantor Gubenur Bali, Rabu (21/8).

Menurutnya, penandatangan kerjasama antara PLN dengan Pemerintah Provinsi Bali dilakukan bukan hanya untuk mencapai target dari pemerintah terhadap bauran energi secara nasional dari EBT sebesar 23 persen  pada tahun 2025.

Namun, melalui kerja sama ini PLN juga akan mensinergikan perencanaan penyediaan tenaga listrik PLN dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali,

serta siap meningkatkan keandalan pasokan listrik di Provinsi Bali dengan pembangunan Jawa Bali Connection untuk mendukung kesiapan sistem dalam menerima pembangkit EBT yang ada di Bali.

“Banyak hal yang kami harapkan dapat ditindaklanjuti bersama dengan terselenggaranya penandatangan perjanjian kerjasama ini,” ujar Sripeni.

Di antaranya, 1. Pembangunan JBC 500 kV untuk menjaga kestabilan dan memperkuat sistem Bali pada saat pembangkit EBT di Bali Operasi. JBC 500 kV juga akan menjamin ketersediaan energi di Bali.

2. Usulan pengembangan pembangkit masuk di dalam RUPTL, 3. Rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur hub LNG dan terminal LNG,

4. Peningkatan pasar kendaraan listrik dan kompor listrik, peningkatan kapasitas jaringan listrik menuju jaringan cerdas (smart grid) pembangunan pembangkit energi bersih.

5. Penerapan tarif khusus untuk biaya pemanfaatan energi bersih sesuai dengan peraturan PLN dan peraturan perudangan yang berlaku.

Layanan khusus ini terdiri dari; Pertama, layanan Renewable Energy yang meliputi tarif blue, yaitu layanan RE dengan tingkat keandalan reguler,

tarif green layanan RE dengan tingkat keandalan menengah, dan tarif crystal layanan RE dengan tingkat keandalan tinggi (tanpa padam dan tanpa pengurangan beban).

Kedua, layanan khusus PLTS Atap (PV Rooftop) mengacu pada Permen ESDM No. 49 tahun 2018. Dan selanjutnya layanan khusus PLTS Atap Total Solution

“Listrik Langit Biru” diperuntukkan bagi konsumen yang membutuhkan pasokan energi listrik PLTS Atap tanpa harus berinvestasi instalasi photovoltaic (PV).

“Pada prinsipnya PLN berkomitmen dan sangat mendukung program Pemerintah Provinsi Bali menuju kemandirian energi dengan pemanfaatan energi bersih,” ujarnya.