Baru Terserap 20%, Kanwil DJPb Bali Dorong Pemda Akselerasi Anggaran

 

Baru Terserap 20 Persen, Kanwil DJPb Bali Dorong Kabupaten/Kota Akselerasi Anggaran

DENPASAR, Radar Bali – Imbas pandemi Covid-19 secara ekonomi di Bali, masih terasa. Meski demikian, secara umum masih ada optimisme terkait perekonomian nasional, termasuk Bali. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto, saat melakukan kunjungan di kantor Jawa Pos Radar Bali, Kamis kemarin (10/6).

Tri Budhianto dalam kunjungannya didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I (PPPA I) Iwan Handoko dan Kepala Bagian Umum Benedictus Didik Arimbawa. Mereka diterima Direktur Jawa Pos Radar Bali Justim M. Herman dan GM Nirwana TV Komang Ramantya.

Dijelaskan Tri Budhianto, saat ini pihaknya terus mendorong Kabupaten/Kota di Bali untuk meningkatkan ekselerasi anggaran. Mengingat, untuk tahun 2021 ini, pihaknya telah melakukan transfer dana APBN ke daerah sebesar Rp 5,6 Triliun. Hanya saja, hingga saat ini, anggaran yang baru terserap baru 20 persen atau di bawah Rp 5,6 Triliun. Di bawah serapan anggaran nasional yang mencapai 30 persen. Sehingga, dia menjelaskan, secara umum keuangan daerah cukup.

“Sebetulnya, kemampuan keuangan pemerintah daerah Bali cukup. Karena transfer ke daerah sudah kami salurkan. Uangnya sudah ada di daerah. Ini yang harus segera dibelanjakan, sehingga mendorong realisasi APBD yang ada di Bali,” terang Tri Budhianto.

Pria asli Malang Jawa Timur ini menambahkan, terkait masih minimnya serapan anggaran tersebut, pihaknya terus melakukan koordinasi ke pemerintah daerah. Terutama informasi dan data-data terkait apa yang belum terserap dan hal-hal teknis lainnya. Sehingga, data-data tersebut menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam mengekselerasi penyerapan anggaran.

“Khusus di Bali ini, sebetulnya dari transfer ke daerah dan dana desa, yang masih menjadi kendala adalah masih pada DAK (dana alokasi khusus) fisik. Ini yang masih kecil. Sementara dana desa di Bali nomor satu terbesar di Indonesia, dan semua terserap lebih cepat. PR-nya masih di fisik pada proyek infrastruktur yang akan meningkatkan ekonomi. Terutama penyerapan tenaga kerja, konsumsi dan sebagainya. Ini yang harus dimaksimalkan,” tambah pria yang sudah 1,5 tahun bertugas di Bali tersebut.

Catatan lain Tri Budhianto, tahun ini pihaknya mendorong pemerintah daerah Bali untuk segera merealisasikan DAK fisik. Karena DAK fisik di Bali tahun naik lebih 100 persen. Dari Rp 450 miliar tahun lalu menjadi Rp 956 miliar.”Harusnya, dengan alokasi yang lebih tinggi, juga diikuti dengan kinerja pemerintahan yang lebih baik lagi,” tandas Tri.

Sementara Direktur Jawa Pos Radar Bali Justin M. Herman menyambut baik langkah-langkah tranparansi dan keterbukaan informasi publik yang dilakukan pihak Kanwil DJPb Provinsi Bali.”Kami merasa, informasi-informasi yang diberikan oleh DJPb sangat dibutuhkan masyarakat. Terutama untuk menumbuhkan optimism masyarakat di saat Bali masih merasakan dampak ekonomi akibat pandemic Covid-19. Tinggal pelaksaan aanggaran di lapangan yang harus bersama-bersama diawasi oleh masyarakat,” ujar Justin M. Herman.