Balita Korban Pacar Ibu Dipasangi Gips, KPPAD Minta Para Pihak Bantu

DENPASAR – KMW balita 2,5 tahun korban kekerasan pacar ibu korban bakal menjalani operasi pemasangan gips Selasa besok (3/12) siang.

“Ya besok mau di gips, setelah itu bisa pulang,” ujar Kasubag Humas RS Sanglah Dewa Kresna saat dihubungi Senin (2/12).

Lalu bagaimana dengan biaya perawatan selama di RS Sanglah? “Rumah sakit saat ini fokus untuk perawatan pasien.  

Untuk biaya pasien, RSUP Sanglah telah memiliki kerjasama dengan beberapa organisasi yang dihimpun dalam Bali Community Networking,” jawabnya.

Begitu juga terkait dengan jumlah tagihannya, Dewa Kresna menyebut belum mengetahui dan mengihitung biaya untuk pemasangan gips terhadap korban berinisial KMW tersebut.

“Tagihan belum tahu, tindakan kan hanya pemasangan gips saja,” sebutnya. Di sisi lain, terkait dengan biaya pengobatan, kalau memang keluarga tersebut kurang mampu,

sebaiknya pihak pemerintah khususnya instansi terkait agar bisa membantu korban dengan keluarga tersebut pasca kasus yang memprihatinkan  tersebut terjadi.

“Kami KPPAD juga mendorong berbagai pihak yang peduli perlindungan anak, mulai dari penggiat atau  aktivis termasuk pengusaha agar ikut meringankan kondisi korban si Balita dan keluarganya,” ujar Komisioner KPPAD Bali, Made Ariasa.

Terkait kasus tersebut, menurutnya, dengan mencermati kronologis kasus KTA (kekerasan terhadap anak) yang menimpa balita sebagai korban,

pihaknya berharap kepada Pemerintah Kota Denpasar maupun Provinsi serta masyarakat lebih meningkatkan kepekaan dipengawasan terhadap para penghuni/lingkungan kos.

“Termasuk mengedukasi pemilik dpenghuni kos agar ikut sebagai Pelopor dan Pelapor lingkungan terkait dengan Perlindungan anak, sehingga tercegah adanya kasus dengan korban seperti tersebut atau lainnya,” ujarnya.

Bercermin dari kasus tersebut dan kasus-kasus KTA lainnya yang bermula dari KDRT, lanjutnya, rasanya sangat penting pendidikan dan Sertifikat Pra Nikah untuk dipertimbangkan.

“Untuk bisa diwujudkan sekaligus bila perlu dengan regulasi yang mengikat termsuk sanksi untuk mengurangi kasus-kasus KDRT yang berujung pada KTA demi anak-anak kita,” tutupnya.