alexametrics
30.5 C
Jakarta
Friday, May 27, 2022
spot_img

Kejagung Ganti Aspidum Kejati Jabar Imbas Perkara KDRT di Karawang

spot_img

JawaPos.com–Kejaksaan Agung memutasi Dwi Hartanta dari jabatannya sebagai Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Aspidum Kejati) Jawa Barat. Mutasi itu imbas dari adanya dugaan pelanggaran penanganan perkara kasus istri yang dituntut penjara karena memarahi suaminya di Karawang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Simanjuntak menjelaskan, mutasi itu berdasar Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-781/C/11/2021.

”Dwi Hartanta dimutasikan sebagai jaksa fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung di Jakarta (Anggota Satuan Tugas Khusus Penyusunan Kebijakan Strategis),” kata Leonard seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (18/11).

Selanjutnya, kata Leonard, jabatan Aspidum diisi pelaksana tugas (Plt) yakni Riyono. Saat ini, Riyono merupakan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejati Jawa Barat.

”Di samping tugasnya sehari-hari sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung sampai dengan adanya pejabat definitif diangkat Jaksa Agung Republik Indonesia,” ujar Leonard Simanjuntak.

Menurut dia, mutasi Dwi Hartanta itu sebagai bentuk pelaksanaan mutasi diagonal yang dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan fungsional Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. ”Berdasar pasal 29 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, disebut bahwa pola karier pegawai dapat dibentuk horisontal, vertikal, dan diagonal,” terang Leonard.

Baca Juga:  KPK Tempuh Upaya Kasasi Terhadap Vonis Ringan Wali Kota Cimahi

Adapun perkara istri yang dituntut penjara karena memarahi suaminya itu diduga terjadi pelanggaran pada penanganan perkara. Pasalnya, istri yang bernama Valencya alias Nengsy Lim itu diduga justru menjadi korban KDRT.

Sejauh ini, sembilan orang jaksa baik dari Kejati Jabar maupun Kejaksaan Negeri (Negeri) Karawang termasuk Dwi Hartanta menjalani pemeriksaan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas). Dalam perkara tersebut, para jaksa yang menanganinya dinilai tidak memiliki kepekaan dalam menangani perkara. Selain itu, baik Kejari Karawang maupun Kejati Jawa Barat juga dinilai tidak memedomani Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung sebagai norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas.

JawaPos.com–Kejaksaan Agung memutasi Dwi Hartanta dari jabatannya sebagai Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Aspidum Kejati) Jawa Barat. Mutasi itu imbas dari adanya dugaan pelanggaran penanganan perkara kasus istri yang dituntut penjara karena memarahi suaminya di Karawang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Simanjuntak menjelaskan, mutasi itu berdasar Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-781/C/11/2021.

”Dwi Hartanta dimutasikan sebagai jaksa fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung di Jakarta (Anggota Satuan Tugas Khusus Penyusunan Kebijakan Strategis),” kata Leonard seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (18/11).

Selanjutnya, kata Leonard, jabatan Aspidum diisi pelaksana tugas (Plt) yakni Riyono. Saat ini, Riyono merupakan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejati Jawa Barat.

”Di samping tugasnya sehari-hari sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung sampai dengan adanya pejabat definitif diangkat Jaksa Agung Republik Indonesia,” ujar Leonard Simanjuntak.

Menurut dia, mutasi Dwi Hartanta itu sebagai bentuk pelaksanaan mutasi diagonal yang dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan fungsional Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. ”Berdasar pasal 29 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, disebut bahwa pola karier pegawai dapat dibentuk horisontal, vertikal, dan diagonal,” terang Leonard.

Baca Juga:  Polisi Gagalkan Rencana Pemasokan 280 Kg Ganja ke Lapas di Sumbar

Adapun perkara istri yang dituntut penjara karena memarahi suaminya itu diduga terjadi pelanggaran pada penanganan perkara. Pasalnya, istri yang bernama Valencya alias Nengsy Lim itu diduga justru menjadi korban KDRT.

Sejauh ini, sembilan orang jaksa baik dari Kejati Jabar maupun Kejaksaan Negeri (Negeri) Karawang termasuk Dwi Hartanta menjalani pemeriksaan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas). Dalam perkara tersebut, para jaksa yang menanganinya dinilai tidak memiliki kepekaan dalam menangani perkara. Selain itu, baik Kejari Karawang maupun Kejati Jawa Barat juga dinilai tidak memedomani Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung sebagai norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas.

Artikel Terkait

spot_img

Most Read

spot_img

Artikel Terbaru

spot_img
/