Gianyar Rp 20,6 Miliar, Klungkung Rp 13, 9 Miliar

RadarBali.com – KPU Klungkung dan Gianyar memastikan perhelatan pilkada 2018 berjalan aman. Pasalnya, anggaran untuk penyelenggaraan sudah disetujui pemda setempat.

Bahkan, sebagian dana sudah cair dalam proses pencairan tahap pertama Agustus 2017.

Ketua KPU Gianyar, AA Gede Putra menyatakan, Pemkab Gianyar mengalokasikan dana Rp 20,6 miliar untuk pesta demokrasi di gumi seni.

Tahap pertama dana dicairkan Rp 13 miliar. Sedangkan sisanya dicairkan pada tahun berikutnya.

Dana pilkada ini juga sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang diteken KPU dan Bupati Gianyar.

KPU selanjutnya melanjutkan tahapan seperti dan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

“Pertanggungjawaban kami multi years, tidak terpaku satu tahun anggaran. Karena itu, berbagai tahapan untuk pilkada Gianyar sudah siap,” ujar pria yang akrab disapa Gung Putra itu, Rabu (23/8).

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Klungkung, I Made Kariada memaparkan, dengan cairnya dana tahap pertama KPU bisa fokus bekerja.

KPU Klungkung mendapat jatah Rp 13,98 miliar dari Pemkab Klungkung. Seperti di Gianyar, pencairan juga dilakukan dua tahap.

Pencairan tahap pertama bersamaan dengan pencairan KPU provinsi 16 Agustus lalu. “Awalnya kami mengusulkan Rp 23 miliar, tapi karena ada kegiatan yang dibiayai KPU provinsi, maka kami efisiensi Rp 9 miliar lebih,” beber Kariada. 

Pria 39 tahun itu menambahkan, dari dana yang sudah diterima digunakan untuk berbagai keperluan.

Di antaranya sosialisasi pencoblosan hingga tingkat desa. Sementara pembentukan panitia adhoc seperti panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemungutan kecamatan (PPK) dibiayai KPU provinsi.

“Nanti kalau dana yang tersisa kami kembalikan ke kas daera,” imbuhnya. Meski sudah gencar menyiapkan tahapan, KPU Klungkung mengalami tantangan berat.

Ini menyusul perekeman KTP elektronik atau e-KTP belum tuntas. Berdasar data KTP Siak, jumlah penduduk yang belum terekam sekitar 13 persen.

Tapi, menurut Kariada  13 persen warga belum terekam itu belum riil. Hal ini karena ada indikasi warga merekam KTP di daerah lain tapi belum mencabut berkas.

“Ada juga yang meninggal tapi belum dilaporkan. Disdukcapil sudah pendataan door to door kerja sama dengan kepala desa dan lurah. Bahkan keliling ke sekolah,” pungkasnya.