Terima Tunjangan Selangit, Anggota DPRD Bali Berburu Kredit Mobil Baru

RadarBali.com – Setelah ditetapkan PP 18/2017 tentang keuangan pimpinan dan anggota dewan, anggota DPRD Bali kini berlomba-lomba membeli mobil baru.

Berdasar PP 18/2017 tersebut, setiap anggota dewan diberi dua pilihan, tetap menggunakan mobil dinas aset daerah atau memilih tunjangan trasnportasi yang dibayarkan cash.

Hasilnya bisa ditebak. Dari 55 anggota dewan, 51 anggota dewan memilih tunjangan transportasi.

Wajar, jika anggota dewan memilih uang cash, karena tunjangan transportasi yang diberikan cukup besar.

Setiap anggota mendapat Rp 16.950.000/bulan. Dengan tunjangan sebesar itu, anggota dewan leluasa membeli mobil baru meski dengan cara mencicil.

Mobil yang dibeli nantinya juga menjadi hak milik pribadi. Informasi yang dirangkum Jawa Pos Radar Bali, anggota dewan yang memilih tunjangan transportasi mulai membeli mobil baru dengan cara kredit.

Salah satu mobil yang cukup diminati adalah Toyota Innova keluaran terbaru. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, Wayan Suarjana saat dikonfirmasi mengatakan, masalah mobil dinas anggota dewan sudah klir.

Mobil sudah diserahkan pada pengguna barang yaitu Sekda Bali. “Sejak september lalu, dari 55 dewan, 51 anggota sudah mengembalikan mobil ke timur (eksekutif, Red).

Empat orang pimpinan memilih tetap menggunakan mobil dinas karena mobilnya juga masih baru,” ujar Suarjana kemarin.

Soal besaran tunjangan transportasi, Suarjana menyebut tunjangan Rp 16.950.000 dipotong pajak 15 persen.

Menurut Suarjana, mobil bekas anggota dewan yang dikembalikan ke eksekutif sudah mulai dibagikan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau dinas.

Eks mobil dinas anggota dewan yang dikembalikan yaitu Toyota Innova keluaran 2012. Ditanya anggota dewan mulai banyak kredit mobil baru, Suarjana mengaku tidak tahu.

Sebab hal itu merupakan hak masing-masing anggota dewan. “Pemerintah hanya memberi uang transport. Selanjutnya diserahkan pada yang terhormat masing-masing anggota.

Entah beli baru entah menyewa, itu terserah beliau-beliau. Yang penting masalah mobil sudah klir September lalu,” imbuh pria asal Tabanan itu.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bali, Ketut Suwandhi disela-sela kunjungan kerjanya ke BPD Bali cabang Buleleng, Suwandhi mengungkapkan seluruh mobil dinas anggota dewan sudah ditarik.

Politisi yang dijuluki “Jenderal Kota” itu berharap BPD Bali bisa berperan membantu anggota dewan yang hendak kredit mobil.

“Kebanyakan anggota dewan akan mengredit mobil. BPD Bali bisa beraperan supaya tidak bank lain yang mendahului,” ujar Suwandhi.