Dana Ngadat, Dewa Raka Sandi: Pilgub Bali Harus Diselamatkan

DENPASAR – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi akhirnya mengomentari polemik kekurangan dana pelaksanaan Pemilihan Gubernur Bali.

Kepada Jawa Pos Radar Bali, Raka Sandi menegaskan sikap KPU sudah jelas sejak awal bahwa Pilgub Bali merupakan agenda nasional dan daerah yang sangat strategis.

Oleh karena itu, tidak boleh ada gangguan sekecil apapun terhadap penyelenggaraan tahapan demi tahapannya.

“Kami, KPU sudah semaksimal mungkin mengkoordinasikan masalah anggaran. Hal itu sudah dilakukan sejak jauh hari sebelumnya dan bahkan sejak perencanaan anggaran dimulai.

Semua proses dan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku sudah dilakukan dan diupayakan,” ucapnya.

Tentang kurangnya anggaran yang mengancam tahapan pelaksanaan Pilgub Bali bahkan berpotensi menyebabkan penundaan, Raka Sandi menyebut hal tersebut bergantung keputusan pihak terkait.

“Bergantung para pimpinan yang memiliki otoritas terkait masalah anggaran. Inginnya seperti apa?” tegasnya.

Terkait agenda KPU terdekat, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjawab tahapan pembentukan KPPS sesuai  PKPU akan dimulai, Selasa (3/4) lusa.

“Jika sampai pada saat itu tidak ada kepastian tentu KPU akan menyikapinya. Saat ini masa-masa di mana pihak-pihak terkait perlu mempertimbangkan kembali kebijakan

untuk menyelamatkan proses demokrasi yang sedang berjalan di Bali. Kami terbuka terhadap berbagai masukan. Sejalan dengan itu beberapa opsi sudah mulai dipertimbangkan,” tegasnya.

Disingung soal opsi dimaksud, Raka Sandi meminta maaf karena belum bisa disampaikan karena masih akan dibahas dalam rapat khusus.

“Selain itu karena kami masih akan melihat perkembangan dalam minggu ini. Harapannya akan ada solusi konkrit. Sekali lagi Pilgub Bali harus diselamatkan dan harus sukses,” tegasnya.

Tentang alasan Pilgub Bali harus berjalan sesuai tahapan, Raka Sandi menyebut tidak ada jalan lain jika seluruh komponen di Bali ingin Bali tetap eksis dan semakin maju ke depan.

“Jika terjadi gangguan atas tahapan, maka harus dilakukan evaluasi faktor-faktor penyebabnya dan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas hal itu,” pungkasnya.