Peneliti Sebut Calon Pemimpin Harus Lulus Tes UKBI, Selevel TOEFL

DENPASAR – Bahasa Indonesia sering dianggap remeh, dan menganggap belajar Bahasa Indonesia tidak perlu.

Dalam keadaan seperti ini, seharusnya pemimpin maupun pejabat negara harus memberi contoh kepada masyarakat bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Dan, sudah selayaknya ada tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)  bagi orang yang akan maju menjadi pemimpin daerah.

Hal itu disampaikan oleh S.T.T Wisnu Sasangka, Peneliti Madya Badan Bahasa Kemendibud saat ditemui Jawa Pos Radar Bali di Balai Bahasa Provinsi Bali.

Wisnu mengungkapkan bahwa kemampuan Berbahasa Indonesia pemimpin daerah di Indonesia masih kurang

“Menjadi pemimpin harus bisa berbahasa Indonesia  yang baik dan benar. Terutama calon pemimpin dan pemimpin daerah.

 Dan, seharusnya  Bahasa Indonesia  bisa menjadi bahan pertimbangan pemimpin daerah itu. Kalau seorang pemimpin daerah terpilih bahasa Indonesianya jelek kan akan menjadi ditiru oleh masyarakat,”  ungkapnya

Dia pun menyayangkan Bahasa Indonesia belum menjadi salah satu kriteria pemimpin daerah. Seharusnya ikut UKBI dan harus bisa lulus minimal peringkat Madya.

Jika sudah mencapai peringkat madya, maka bisa membuat proposal, makalah dan sambutan sendiri. Kalau di Bahasa Inggris ada tes TOEFL, bahasa Indonesia juga ada tes UKBI.

“Seharusnya menjadi syarat kan bagus. Kan ramai –ramai mereka  ikut uji UKBI  untuk Bahasa Indonesia yang benar. Kalau nilainya jelek mending jangan.

Melihat pemimpin dan calon pemimpin  dalam  menggunakan bahasa Indonesia, ada yang bagus. Ada yang seadanya.  Tergantung pendidikan mereka.

Tapi saya yakin  kalau mereka  orang  terpelajar, kalau mereka tidak tahu Berbahasa Indonesia dengan benar, pasti mereka akan belajar,” tukasnya.

Wisnu memberikan alasan kenapa pemimpin harus bisa Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena mereka akan membuat  produk hukum seperti peraturan daerah, peraturan walikota/ peraturan bupati.

Sehingga para pemimpin ini harus turut andil, jangan hanya mengandalkan tenaga ahli atau staff saja.

“Karena pemimpin kan akan membuat produk hukum  kan kalau daerah perda. Meskipun yang membuat tenaga ahlinya, rata- rata pemimpin kan harus andil dalam membuat.

Kalau pemimpinnya peduli akan bahasa Indonesia, Insya Allah perdanya tidak hanya nyontoh. Saya pernah menemukan perda nyontoh dari daerah lain.

Draftnya persis itu. Bahkan, masih ada nama daerahnya  dia lupa menghapus,” ucapnya sambil tertawa.

“Harus ada uji UKBI, calon pemimpin lulus UKBI  setara madya minimal membuat proposal artikel, sambutan buat sendiri jangan mengadalkan staff. Kalau Semenjana itu setara kayak ngobrol di warung kopi,” bebernya.