Garuda Potong Gaji 20 Persen untuk Caleg Keok, Jika Tolak Sanksi PAW

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Bali harus putar otak “mengikat” para kader menyongsong Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Partai Garuda menerapkan strategi tak biasa. Sebanyak 20 persen penghasilan kader terpilih akan dinikmati seluruh “petarung” hingga lima tahun ke depan.

 

I KADEK SURYA KENCANA, Denpasar

BUKAN hal mustahil bagi Partai Garuda Bali menjadi pemenang. Dengan metode sainte league yang digunakan dalam penghitungan

hasil Pileg 2019 akan memuluskan langkah mereka sebagai pendatang baru dalam rimba raya perpolitikan nasional.

“Dengan sistem penghitungan Pileg 2019, justru Partai Garuda sangat optimistis meraih satu kursi di setiap dapil (daerah pemilihan),” ujar Ketua DPD Partai Garuda Wayan Dana Adnyana.

Salah satunya, Partai Garuda akan mengganti para bakal calon legislatif (bacaleg) sesuai celah yang diberikan KPU Bali hingga Selasa (31/7) mendatang.

“Perbaikan sudah mencapai 70 persen. Kalau dilihat dari target kita memang masih kurang. Kita tidak pungkiri sebagai partai baru kita belum dikenal.

Tapi, kita yakin Partai Garuda bisa mengambil simpati masyarakat di Pileg 2019,” katanya. Pergantian bacaleg dilakukan untuk menghimpun kekuatan yang menitikberatkan kebersamaan.

Menurutnya, tidak menjadi acuan kekuatan 100 persen bisa jadi pemenang. “Tidak juga menjadi acuan dengan pasukan sedikit sulit untuk menjadi pemenang,” tandasnya.

Bertarung dengan 15 partai politik lain, Dana menegaskan minimal Partai Garuda bisa merebut kursi di setiap daerah pemilihan.

“Itu yang kita anggap kemenangan. Tantangan sulit betul. Tapi, kan tidak menjadi alasan partai kita untuk tidak menjadi pemenang,” paparnya.

Menariknya, di tengah kondisi banyak kader parpol yang tersinggung bahkan sampai perang urat saraf lantaran namanya dicoret atau tidak diusulkan sebagai bacaleg, kader Partai Garuda, tandas Dana, justru tenang-tenang saja.

Strategi pendekatan digunakan sebagai senjata untuk meluluhkan perasaan kader. “Ketika di satu dapil penuh kita tawarkan solusi menjadi tim sukses. Partai Garuda kan punya konsep tersendiri.

Astungkara kalau di setiap dapil ada yang naik (lolos sebagai anggota legislatif, Red), 20 persen dari total gaji yang didapatkan itu akan dibagi kepada orang-orang yang tidak dapat (tidak lolos, Red) selama lima tahun,” bebernya.

Dana menilai selama ini masyarakat, khususnya insan politik dipertontonkan nasib politisi “kalah” yang tak terurus.

Sementara di sisi lain, politisi pemenang menikmati sendiri buah manis dari kursi yang didapat.

“Di Partai Garuda beberapa orang yang tidak lolos akan ikut menikmati hasil dari satu kader yang lolos sesuai dengan porsi suara masing-masing.

Kita ingin membangun keterbukaan, kerja sama, dan kebersamaan selama lima tahun. Sehingga ada ketertarikan para kader Partai Garuda untuk semangat mendulang suara,” dalihnya.

Dijelaskan Dana, kesepakatan “bagi-bagi bahagia” itu pertama kali dicetuskan di rapat pimpinan terbatas DPD Garuda Bali. Kebijakan itu akhirnya merambah hingga ke DPP Garuda.

“Berawal dari Bali kita usulkan ke pusat agar dibuat aturan yang jelas. Jadi, model ini rencananya akan berlaku di seluruh Indonesia.

Yang jelas di Bali pasti berlaku,” tegasnya sembari menyebut seorang kader tentu bisa terpilih berkat sumbangsih suara rekan-rekannya sesama parpol.

“Jadi, mereka juga berhak menikmati juga kan? Saya rasakan di semua partai belum pernah ada. Kerapkali orang berjuang habis-habisan.

Saking semangatnya sampai berutang karena ingin menjadi anggota dewan, tapi apa yang terjadi? Saat mereka tidak lolos dan yang lain dapat, seringkali yang lolos tidak bisa dihubungi,” sambungnya.

Ditambahkan Dana, Partai Garuda Bali sudah membuat acuan untuk kebersamaan alias aturan pemotongan 20 persen gaji tersebut.

Aturan itu akan menjadi dasar selama lima tahun. “Jadi, para kader merasa dihargai sekecil apapun perjuangan yang mereka lakukan dalam Pemilu 2019 mendatang.

Suara yang didapat dihargai,” tandasnya sembari berharap kesepakatan bagi bahagia bagi para caleg kalah ini akan terus berlanjut setelah Pemilu 2019.

“Kebijakan ini belum pernah ada. Yang saya perhatikan seorang caleg yang terpilih sering melakukannya secara pribadi-pribadi,” bebernya.

Guna memperkuat kesepakatan 20 persen bagi-bagi, Dana menyebut akan diatur dalam AD/ART partai.

“Sekarang belum ada di AD/ART. Ke depan akan dibuat keputusan oleh DPP Garuda. Jadi payung hukumnya jelas. Ketika nanti ada salah satu DPR yang mengingkari akan diganti.

Dari awal kita sudah sampaikan bila mengingkari kesepakatan yang dibuat, ya harus siap untuk diganti. Begitu pula jika penggantinya melakukan hal yang sama. Harus siap di-PAW,” pungkasnya.