Imbas Pilgub DKI, Bawaslu Khawatir Politisasi Isu SARA di Pemilu 2019

DENPASAR – Politisasi suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) menjadi bidikan utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menyongsong Pemilu 2019.

Hal itu diungkap Komisioner Divisi Penindakan Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo saat Festival Lintas Iman di Big Garden Corner Bali kemarin.

“Ini menjadi fokus Bawaslu karena kami melihat ada dampak yang sangat mengkhawatirkan pasca Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Di mana agama dijadikan sebagai isu-isu politik yang memecah belah bangsa kita. Makanya kami konsen ke situ,” ujar Komisioner Divisi Penindakan Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo.

Bawaslu sendiri telah bergerak ke sejumlah daerah sejak Pilkada Serentak 2018 untuk menangkal isu SARA.

“Menghadapi Pemilu 2019 kita galakkan lagi karena kami berhasil meredam di 2018 (Pilkada Serentak 2018, red). 

Dengan dalih Pemilu 2019 mendatang bukan semata-mata milik Bawaslu RI, Ratna Dewi menerangkan pelibatan masyarakat dan mahasiswa dalam festival lintas iman bersifat mutlak.

Hal itu dilakukan agar masyarakat tak hanya sebatas datang ke tempat pemungutan suara (TPS), melainkan juga wajib memastikan

bahwa proses penyelenggaraan pemilu betul-betul dilaksanakan secara jujur, adil, dan suara yang disalurkan dapat dilindungi.

“Suara yang diberikan bukan karena politik uang, politisasi SARA, tetapi karena pertimbangan yang secara sadar dilakukan oleh pemilih itu sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan pilihan,” tandasnya.

Proses pemilu yang jujur dan adil, sambungnya akan melahirkan pemimpin yang amanah dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Ini yang harus kita dorong. Bahwa pemilu adalah bagian dari pengawasan itu sendiri,” tegasnya.