Loncat dari PDIP ke Golkar, Dewa Sukrawan Jadi Bacaleg Demokrat, Kok?

DENPASAR – Masa pencalegan menyuguhkan drama tersendiri. Salah satunya adalah terkait sosok Dewa Nyoman Sukrawan.

Setelah keluar dari PDIP, Dewa Sukrawan menjelang Pilgub Bali lalu bergabung dengan Partai Golkar. Namun, pada saat pendaftaran calon anggota legislative, Sukrawan loncat pagar ke Partai Demokrat.

Fakta ini diungkap Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta. Mudarta bahkan menyebut kader eksodus dari parpol lain yang diyakini menguntungkan Demokrat adalah Dewa Nyoman Sukrawan.

Rekam jejak selama tiga kali duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Buleleng (1999-2004, 2004-2009, 2009-2014) bahkan sempat memegang pucuk pimpinan DPRD Buleleng,

calon Gubernur Bali pada 2014 berpasangan dengan Anak Agung Puspayoga, dan Calon Bupati Buleleng pada Pilkada 2017, membuat Mudarta optimis citra parpol berlambang mercy itu akan terdongkrak.

Menyikapi sosok Dewa Sukrawan yang lekat dengan istilah kutu loncat lantaran berpindah partai dari PDI Perjuangan ke Golkar kemudian Demokrat dalam waktu singkat, Mudarta memastikan sang politikus pindah karena ada masalah.

Perpindahan dilakukan tegasnya karena sosok Dewa Sukrawan ingin mengabdi tak hanya bagi masyarakat Buleleng, melainkan masyarakat Bali.

Oleh karena itu tiket maju ke DPRD Bali yang tidak didapat di Golkar diambil lewat Partai Demokrat. “Partai politik memang tugasnya merekrut kader terbaik untuk diajukan merebut jabatan baik

di eksekutif maupun legislatif. Itulah fungsi partai politik. Memang Beliau (Sukrawan, red) pernah dilantik di partai Golkar, tapi sesungguhnya pilihan Beliau adalah Demokrat atau Golkar.

Saat penyusunan pencalegan kuota di Golkar penuh, tentu Beliau memilih dari Demokrat,” tegas Made Mudarta.

Imbuh Mudarta, mereka yang merapat ke Demokrat dan mendapat tiket bertarung dalam Pileg 2019 mendatang tidak membayar mahar.

“Rekruitmen, pelatihan, dan seterusnya tidak dipungut bayaran. Gratis semuanya. Namun dalam rangka menyosialisasikan dirinya dalam bentuk

alat peraga kampanye tentu mereka mengeluarkan biaya khusus di dapilnya masing-masing,” ungkap politisi asli Jembrana tersebut.