Final, Demokrat Dukung Ratna Sarumpaet Dipidana Biar Ada Efek Jera

Kabar hoax yang ditebar Ratna Sarumpaet menyita perhatian publik tanah air saat Indonesia dirundung duka akibat gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.

Semua geram karena dikibuli ibu kandung artis cantik Atiqah Hasiholan ini. Termasuk masyarakat Bali. Bahkan, politikus Bali ikut buka suara karena merasa dikibuli.

 

 

NI KADEK NOVI FEBRIANI, Denpasar

HARI-HARI ini begitu riuh pascapengakuan bohong aktivis Ratna Sarumpaet. Keriuhan itu, sepertinya, belum reda meski Ratna Sarumpaet ditangkap aparat kepolisian di Bandara Soekarno Hatta kemarin.

Keriuhan ini semakin terasa karena saat ini suasananya menjelang pemilihan umum legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Semua merespons kabar hoax yang ditebar Ratna Sarumpaet selama ini. Dan, seruan itu disambut Partai Demokrat Bali yang mendukung tim kampanye pasangan Prabowo-Sandiaga Uno membawa masalah ini ke ranah hukum.

Seruan menolak berita bohong dan ujaran kebencian itu disampaikan dalam silahturahmi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali ke Polda Bali kemarin.

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta, pemilu nanti harus  mengutamakan keamanan, kenyamanan pada pesta demokrasi.

“Tentunya, dengan menghindari fitnah politik, hoax, dan ujaran kebencian,” ujar Mudarta.  “Lebih baik fokus pada visi misi partai politik atau program ditawarkan oleh para calon.

Dan, kami berkeyakinan kalau semua pihak bisa melaksanakan ini bersinergi dengan pihak kepolisian kami yakin pemilu serentak ini berjalan damai tenang dan demokratis,” ucapnya.

Menanggapi tentang heboh kebohongan  Ratna Sarumpaet,  Mudarta menanggapi dengan menyetujui agar ditindak secara hukum.

Ini karena dinilai sudah menyebarkan berita kebohongan. Supaya memberi efek jera bagi pelaku dan tentunya  jadi contoh bagi masyarakat untuk tidak  menyebar berita palsu (hoax).

Dia  juga menekankan biar ada efek jera bagi pelaku.  “Saya pikir  penegakan hukum   (perlu) untuk efek jera.  Termasuk Ratna siapa pun itu kan nggak boleh. Itu bagian dari upaya menipu rakyat,” tukasnya.

Wadir Interlkam Polda bali, AKBP, Dwi Wahyudi mengatakan bahwa pertemuan dengan DPD Demokrat Bali dan parpol  adalah untuk menyinergikan dan dalam menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu 2019.

Apalagi, akan ada perhelatan internasional, yakni IMF-WB di Bali, pada 8-14 Oktober ini.