Buntut Beda Pilihan saat Pilgub, Dewan Karangasem Sulit Cairkan Bansos

AMLAPURA – Dewan Karangasem menyebut bansos yang diajukan ke provinsi dipersulit saat akan dicairkan.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Karangasem I Nyoman Musna Antara asal Tianyar Tengah, Kubu. Musna menduga pemprov mempersulit pencairan bansos lantaran berbeda pilihan politik saat Pilgub Bali 2018 lalu.

Saat Pilkada, Musna mengaku mendukung paslon IB Rai Mantra yang berpasangan dengan Sudikerta. Jagoannya itu kalah dari Wayan Koster-Cok Ace.

“Kalau dari segi prosedur dan juga persyaratan sudah semua dilengkapi, namun bansos tidak juga cair,” kata Musna kemarin.

Musna menyebut tak hanya dia yang kesulitan. Sebab beberapa wakil rakyat di Karangasem juga mengalami.

Awalnya, kata Musna, dia dan anggota dewan lainnya semangat mengajukan bansos untuk kepentingan masyarakat sembari mengundang paslon tertentu.

Belakangan bansos terancam dipersulit saat akan dicairkan. Seperti yang dialami masyarakat di Kecamatan Kubu, Karangasem.

Ada ratusan bansos yang diajukan ke Pemprov Bali melalui anggota DPRD Karangasem tak bisa cair.“Ya, seteleh kita telusuri karena beda jalur sehingga ada kesan dendam politik,” ujar Musna.

Musna sejatinya dari Partai Golkar. Pada Pilkada Bali 2018 lalu mengusung calon Rai Mantra-Sudikerta yang akhirnya kalah dari Koster-Cok Ace.

Musna menyesalkan dipersulitnya pencairan bansos tersebut. Sebab, kata dia, bansos untuk kepentingan masyarakat.

Musna menyatakan jika Pemprov Bali ingin membagun Bali mestinya tidak menghambat. Musna menduga sulit mencairkan bansos di provinsi karena jagoannya yang didukung kalah dalam Pilgub Bali.

“Ya,karena imbas politik lah,” ujarnya pasrah. Menurutnya, tidak hanya bansos yang difasilitasinya tidak cair.

Beberapa bansos lainnya yang juga difasilitasi Fraksi Golkar DPRD Karangasem bernasib sama. Bahkan hampir semua bansos tidak bisa cair.

“Kasihan juga masyarakat Karangasem yang sudah bolak-balik mengurus dari Kubu ke Renon,” sesalnya.

Musna mengaku proposal sudah komplit dan benar. Namun saat masuk biro hukum Gubernur, permohonan tersebut ditahan. Dan sampai sekarang belum bisa cair.

“Ya kalau seperti ini kasihan masyarakat. Sebab mereka marasa di PHP. Apalagi dana sudah keluar banyak untuk urus proposal,” tukasnya.