Target Peningkatan Partisipasi Pemilih, KPU Gandeng Relawan Demokrasi

SINGARAJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng kini membentuk Relawan Demokrasi. Relawan-relawan itu diharapkan bisa membantu KPU mendongkrak angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

Maklum saja, selama ini angka partisipasi di Kabupaten Buleleng tiap kali ajang pemilihan langsung terus merosot.

Data di KPU Buleleng menunjukkan, angka partisipasi pemilih pada Pileg 2014 hanya 69,85 persen. Kemudian pada Pilpres 2014 mencapai 62,05 persen.

Sementara pada Pilbup 2017 angka partisipasi hanya 54,43 persen. Terakhir pada Pilgub Bali angka partisipasi sedikit naik menjadi 58,6 persen.

Sedangkan pada Pemilu 2019, angka partisipasi ditargetkan mencapai 77,5 persen. Divisi Sosialisasi KPU Buleleng Gede Bandem Samudra mengatakan, KPU sengaja membentuk relawan demokrasi.

Nantinya mereka akan menjadi perpanjangan tangan KPU dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat. Dengan harapan partisipasi masyarakat dapat meningkat.

Total ada 55 orang relawan yang direkrut. Mereka dibagi kedalam sebelas basis relawan.

Mulai dari basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, hingga warga net.

“Misalnya basis pemilih pemula, sasarannya pada siswa SMA. Kalau basis perempuan ke ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu arisan.

Jadi tiap basis relawan itu sudah punya segmentasi sendiri, siapa yang akan mereka sasar,” jelas Bandem.

Lebih lanjut Bandem menjelaskan, para relawan akan mendorong masyarakat yang memiliki hak pilih, untuk menyalurkan hak pilih mereka.

Selain itu para pemilih juga diharapkan bisa ikut andil dalam mewujudkan pemilu berintegritas.

Seperti menolak menjadi golput, menolak politik uang, maupun menolak politik identitas atau SARA.

“Kami ingin bagaimana pemilu kali ini bisa lebih baik dari segi partisipasi. Pemilih juga kami harap bisa mengenal peserta pemilu yang akan mereka pemilih dan mencermati berdasarkan visi-misi yang mereka miliki.

Bukan berdasarkan iming-iming tertentu, apalagi berdasarkan politik SARA,” tandas Bandem.