OTT Ketum PPP, Teringat Jus KPK, Koster: Bisa Bikin Turun Berat Badan

DENPASAR – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy oleh

penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghangatkan pesta demokrasi yang akan berlangsung April 2019 mendatang.

Semua kaget. Terutama yang masuk koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin. Tak terkecuali Gubernur Bali Wayan Koster.

Ketua DPD PDIP Bali ini bahkan secara khusus mengomentari OTT Gus Romi – sapaan akrab Romahurmuziy

saat pembukaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali, di Wisma Sabha Utama, kemarin.

“Saya ingatkan, jangan sampai kasus ini (OTT Gus Romi) terjadi di Bali,” ujar Koster. Lantas dia teringat saat diperiksa KPK.

Koster pun menceritakan pengalaman dirinya diperiksa KPK di depan tim dari KPK, bupati/walikota dan kepala dinas di Pemprov Bali.

“Karena saya juga punya pengalaman dipanggil-panggil KPK. Tahun 2011 lalu. Pokoknya ada yang bilang KPK tangga menuju surga, macam-macamlah,” celotehnya.

Seperti diketahui, Koster berapa kali diduga terlibat kasus korupsi.  Salah satunya terlibat dalam kasus pembangunan wisma atlet.

Namanya disebut dalam pembicaraan antara anggota Badan Anggaran DPR RI Angelina Sondakh dengan Direktur Marketing Permai Grup Mindo Rosalina Manulang.

Dalam pembicaraan via BlackBerry Messenger itu, Angie sempat meminta sejumlah uang untuk Koster dengan sandi “Pak Bali”

Selanjutnya, yang mengundang tawa hadirin, Koster  memberitahu bahwa ada istilah jus yang bisa menurunkan berat badan. Jus itu bernama jus KPK.

Karena diakuinya, hanya jus KPK yang membuatnya tidak bisa tidur. “Sampai ada istilah, jus apa yang cepat menghilangkan berat badan, ya jus KPK. Itu saja, cepat bikin turun berat badan. Bakalan nggak bisa tidur,” bebernya.

Kendati demikian, diakuinya dengan pengalaman tersebut membuat Koster lebih cermat dan hati-hati dalam bekerja sebagai Gubernur Bali.

Ia menceritakan, sebelum menandatangani sebuah berkas atau surat, Koster akan memanggil Sekda Bali, Dewa Made Indra untuk menanyakan dan memeriksa kembali berkas yang ada.

“Ini benar tidak sebelum saya tanda tangan. Prosesnya jelas tidak. Sekda cermat dalam urusan administrasi. Saya tidak mau menjadi masalah kemudian hari,” imbuhnya.