Prabowo Bagi-Bagi Kursi, Oka Gunastawa: Kita Mau Kembali ke Orde Baru?

DENPASAR – Suhu politik negeri ini kian memanas jelang hari pencoblosan, Rabu (17/4) mendatang. Ironisnya, segala cara dihalalkan untuk meraih kemenangan.

Salah satunya lewat serangan fajar seperti yang direncanakan politisi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Syukurnya, uang senilai Rp 8 miliar dalam 400 ribu amplop (84 kardus) yang sedianya dia “tebar” di dapil Jawa Tengah II diendus KPK.

Anggota Komisi VI DPR RI itu pun kena Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (28/3) dini hari dan dijebloskan ke bui. 

Cara lain meraih kemenangan yang lagi hot adalah lewat bagi-bagi jabatan dan kekuasaan. Hal ini dipertontonkan Capres 02 Prabowo Subianto.

Dalam kampanye terbuka di Bandung, Kamis (28/3), Prabowo mengenalkan calon menteri yang bakal membantunya jika terpilih sebagai Presiden RI 2019-2024.

Nama yang disebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan,

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Sekjen PAN Edy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Tak main-main. Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo bahkan menyebut kuota menteri per partai pendukung.

PAN, katanya, akan mendapatkan tujuh kursi menteri, sementara PKS dapat enam. Jatah kursi untuk Partai Demokrat, Berkarya, dan Gerindra masih dibahas.

Merespons perihal bagi-bagi kekuasaan itu, Komando Pemenangan Wilayah Jokowi- Ma’ruf Amin Provinsi Bali, Ida Bagus Oka Gunastawa tersenyum.

Kepada Jawa Pos Radar Bali, Jumat (5/4) dia menyebut konsekuensi nyata berpaling dari Jokowi pada Pemilu 2019 adalah kembalinya era emas Orde Baru.

“Ini masalah etika politik. Itu sah-sah saja. Namun NasDem menolak masyarakat kita disuguhkan politik dagang sapi. Bagi-bagi jabatan dan kekuasaan lumrah terjadi era Orde Baru. Apa kita mau kembali ke zaman Orde Baru?” tanyanya.

Menariknya, Ida Bagus Oka Gunastawa menyebut politik transaksional alias bagi-bagi jatah kursi itu membuatnya semakin bersemangat kembali memenangkan Jokowi sebagaimana halnya tahun 2014 silam.

Secara implisit dia menilai pernyataan Prabowo menegaskan bahwa Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan Berkarya semakin solid alias all out memenangkan Prabowo-Sandi.

“Bila sudah tahu akan jadi menteri A, B, C, D, dan seterusnya tentu siapapun akan semangat. Parpol pengusung Prabowo-Sandi saya pikir akan habis-habiskan memenangkan pasangan nomor urut 02.

Meski demikian, NasDem tak akan gentar karena visi politik yang kami anut adalah tanpa syarat. Berjuang memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin bukan untuk jatah kursi, melainkan untuk masa depan Indonesia,” terang caleg DPR RI nomor urut 1 dapil Bali itu.

Lebih lanjut, Sekretaris Pemenangan Jokowi-JK Provinsi Bali tahun 2014 itu menyebut Partai NasDem kembali mendukung Jokowi dalam Pemilu 2019 tanpa syarat dan mahar.

Ketua Umum NasDem, Surya Paloh jelasnya mendukung Jokowi karena kesamaan visi dan misi, yakni membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.

Dengan kata lain, seandainya Jokowi kembali terpilih untuk kali kedua, NasDem tak akan menuntut jatah kursi. Keputusan itu diberikan sepenuhnya kepada presiden terpilih.

“Bapak Ketua Umum NasDem Surya Paloh menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk memenangkan Jokowi secara total. Memberikan dukungan yang tulus dan iklas; dukungan tanpa syarat,” tegasnya.

Disinggung soal rencana serangan fajar politisi Golkar, Bowo Sidik Pangarso, Ida Bagus Oka Gunastawa menekankan itulah bukti bahwa mental dan moral politisi kita telah rusak.

“Perasaan malu para pejabat telah hilang. Segala hal dihalalkan agar menang. Setelah memang dia bisa mencuri uang rakyat tanpa merasa berdosa.

Ironisnya, ketika ditangkap KPK yang bersangkutan masih bisa tersenyum dan melambaikan tangan kepada wartawan bukan?” ungkapnya.

Bila dipercaya mewakili Pulau Dewata di tingkat pusat, Ida Bagus Oka Gunastawa mengatakan akan berjuang agar hukuman bagi para koruptor diperberat minimal 10 tahun.

Termasuk agar tidak ada remisi bagi terpidana kasus korupsi. “Membangun penjara di pulau terluar wilayah Indonesia untuk para koruptor saya pikir juga sangat

ideal untuk menyelamatkan negara ini,” tegas politisi yang merupakan anak kandung Ida Pedanda Gede Buruan dari Griya Ulon, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem itu.  (rba)