Versi Puri Agung Gianyar, VOC Tak Sampai Bali Karena Tidak Ada Apa

PERNYATAAN menarik disampaikan Anak Agung Gede Mayun. Wakil Bupati Gianyar yang juga tokoh Puri Agung Gianyar ini menyatakan bahwa kerajaan Gianyar baru lahir tahun 1700-an.

Dengan raja saat itu Dewa Agung Manggis. Pada masa itu, tak ada rempah-rempah melimpah seperti yang dicari Belanda.

Dia juga menampik  adanya jual beli budak di Gianyar. “Di Gianyar kan  tidak ada rempah-rempah. Hasil bumi waktu itu ya singkong, padi,” tutur cucu raja Gianyar terakhir tersebut di Kantor Bupati Gianyar.

Selanjutnya mengenai peternakan tak diproduksi masal. Kebiasaan masyarakat saat itu memelihara babi skala rumah tangga. Begitu juga tumbuhan bahan bumbu tidak ditanam dalam jumlah besar.

Lanjut Mayun, VOC diperkirakan hanya berkutat di wilayah Batavia. Juga bermarkas di Maluku, sebagai gudang rempah-rempah. “VOC mencari rempah ke Maluku,” jelasnya.

Dikatakan, dalam literasi yang ada di Puri Gianyar, sepengetahuannya, tidak ada Gianyar bersentuhan dengan VOC.

“VOC hanya di Jawa. Di timur Lombok. Justru mereka ke wilayah timur (Nusa Tenggara Timur). Waktu itu di sini (di Bali) tidak ada apa,” jelasnya.

Waktu itu, menurutnya kalau ada konflik, tidak selalu raja yang bertindak. Itu karena per kecamatan ada penggawa.

Bahkan di bawah kecamatan ada pejabat yang disebut mekel. “Kalau kasusnya menonjol, baru raja yang ambil tindakan,” jelasnya.

Dalam berbagai cerita perjalanan Puri Gianyar, Mayun mengaku tak pernah mendengar VOC, utusan VOC maupun bekerja sama dagang.

Begitupun mengenai cerita perbudakan atau jual beli budak di era VOC. Mayun memang mengaku membaca sejumlah buku tentang budak asal Bali.

Namun, menurutnya dia tak pernah mendengar ada rakyat Gianyar yang dijual ke VOC. “Kalau ada VOC ke sini, pasti pihak puri pasti tahu, sepengetahuan puri,” ujarnya.

Setelah sekian ratus tahun membuka posko di Jawa, bukan saudagar VOC, namun menurutnya Pemerintah Negeri Belanda sendiri yang membuka pintu perundingan dengan Bali.

Ini menurutnya sekitar tahun 1800-an. Saat itu, Belanda meminta para raja di Bali tunduk dengan Kerajaan Belanda. Namun permintaan Belanda tak pernah disetujui Bali.

Hingga akhirnya Belanda “cari masalah” dengan Bali pada tahun 1900-an. Perselisihan muncul pertama kali ketika ada kapal karam di Sanur, Denpasar Selatan.

Berdasar aturan, ada hak tawan karang atas kapal yang karam. “Setelah itu baru perang di Sanur,” jelasnya.

Sedangkan menurut Dr. I Made Pageh, pengajar sejarah Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng, penghasilan dari budak-budak itu memang  menggiurkan.

Pageh menyebut bahwa dalam catatan sejarah, Raja Anak Agung Ngurah Pemecutan, Denpasar, melakukan sejumlah kontrak kesepakatan dengan Belanda.

Nah, dalam praktiknya juga melakukan penjualan budak dari Pelabuhan Kuta. Sejarawan lain,  Parimartha menyebut perbudakan berlangsung dari abad ke-17, ketika VOC membutuhkan budak dalam jumlah besar.

Menurut Parimartha, orang Bali yang dibawa keluar untuk dijual paling banyak berasal dari Buleleng, yang saat itu merupakan kota besar, dengan pelabuhannya.

Kendati demikian, tidak semua orang yang dijual murni orang Bali. Banyak juga orang yang dari Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Flores.

“Mereka yang hendak dijual itu betisnya dirantai. Saya pernah melihat potretnya,” imbuhnya. Dikatakan Parimartha, Belanda menjejakkan kaki pertama ke Bali abad ke-16 di bawah pimpinan Cornelis De Houtman.

Seiring waktu berjalan, hubungan Bali dengan orang-orang Eropa semakin erat terjalin, di abad ke-17 dan abad ke-18.

Ini karena peningkatan jumlah perdagangan budak di Bali. Umumnya para budak ini dikirim ke tempat-tempat strategis yang menjadi pusat pemerintahan Belanda.

Seperti Batavia, Maluku, dan Sumatera. Bahkan di abad ke-19, tahun 1890 – 1939 Belanda mengirimkan 32.956 budak asal Jawa ke Suriname.

Houtman yang legendaris di kalangan penjelajah Eropa itu diterima baik. Belanda mendapatkan konsensi atau izin menempati tempat baru. Terutama di wilayah dekat pelabuhan-pelabuhan.

Raja-raja dulu juga menggunakan orang-orang asing menjadi syahbandar atau kepala pelabuhan untuk urusan luar negeri. (ib indra prasetia/juliadi/sandijaya maulana/pit)