Cetak Uang Pasca Covid-19

Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya posisi Presiden Jokowi saat ini: cetak uang seperti yang diinginkan DPR? Atau terbitan obligasi seperti yang diinginkan Menteri Keuangan Sri Mulyani? 

Itulah dua pilihan yang tidak sederhana. Itu sudah menyangkut mazhab dalam ilmu ekonomi. Itu sudah bukan masalah furu’iyah. Itu sudah menyangkut akidah ekonomi. Perdebatan soal itu memerlukan pemikiran tingkat guru besar ekonomi. Tidak boleh lagi hanya berdasar emosional, solidarity, atau pun logika dangkal.

Kelihatannya Presiden Jokowi membiarkan dulu perdebatan antara dua kubu itu. Tapi di ujungnya nanti presiden pasti akan membuat putusan. Untuk mengatasi krisis ekonomi pasca Covid-19 ini.

Bisa saja Presiden akhirnya memilih cetak uang. Itu berarti Presiden memenangkan kelompok politik. DPR kini sudah dikuasai mazhab cetak uang. Bahkan DPR sudah memutuskan harus cetak uang. 

Tekanan politik akan sangat kuat untuk itu.

Bisa juga Presiden memutuskan pilih mengeluarkan obligasi. Lebih baik menambah utang. Berarti memenangkan kelompok teknokrat ekonomi. Yang di dalamnya dikomandani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. 

Pilihan yang mana pun tidak masalah. Sepanjang pihak yang dikalahkan tidak bereaksi negatif. Maka presiden akan menghitung dengan cermat reaksi negatif itu. 

Kalau Presiden memilih obligasi (utang), berarti presiden memenangkan mazhab teknokrat. Alias mengalahkan mazhab politik. Akankah itu ada risiko politik? Yang sampai membuat koalisi ambyar? Yang membuat bojo anyar seperti Golkar ngambek?

Sebaliknya kalau Presiden memilih memutuskan cetak uang. Berarti memenangkan kelompok politik –teknokrat dikalahkan. Adakah risikonya? Bisa jadi kepercayaan dunia atas Indonesia merosot. Bahkan bisa saja menteri keuangan memilih berhenti. 

Rasanya teknokrat sekelas Sri Mulyani tidak akan mau mempertaruhkan reputasinyi. Dia tidak akan mau menerima ide seperti cetak uang. Baginyi itu sudah seperti murtad. Cetak uang tidak ada dalam ”rukun iman” mazhab ilmu ekonomi yang dianutnyi.

Jangan-jangan Presiden akhirnya memutuskan memilih jalan aman. Yakni pilihan nomor 3: tidak memutuskan apa-apa.

Tidak memutuskan apa-apa berarti tidak berbuat apa-apa. Lantas dari mana negara mendapat uang untuk membangun kembali ekonomi?

Rasanya tidak ada lagi sumber uang yang lain. Pajak dan penerimaan non-pajak sama sekali tidak bisa diharap. Menarik pajak itu ibarat mengambil telur ayam dari pendaringan. Kini ayamnya lagi ambyar. Tidak bisa bertelur lagi. Kalau pun dipaksa sampai harus dipijit-pijit perutnya yang bisa keluar hanya telek.

Berarti Presiden harus membuat putusan. Tapi pilihan yang mana?

Betul-betul tidak mudah. Kita bantu doa di malam-malam Ramadan kita. Saya pun rela mencari Lailatul Qadar di sepertiga terakhir bulan puasa ini. Untuk dipersembahkan demi kekuatan batin Presiden.

Kini Presiden harus memutuskan dua perkara besar sekaligus. Pertama, bagaimana bisa memadamkan kebakaran di negara ini. Kedua, bagaimana membangun negara di atas reruntuhan kebakaran itu.

Saya ikuti terus pergulatan dua mazhab itu –dari jauh. Begitu keras perseteruan antar dua mazhab itu. Di puncak kekuasaan republik ini. Untung publik tidak banyak tahu –dan sebaiknya tidak usah tahu? 

Publik juga akan lelah kalau harus mengikuti pergulatan kelas profesor itu.

Di edisi besok, DI’s Way akan mengikhtisarkan pergulatan itu. Dengan syarat pembaca tidak boleh emosi. Cebong dan kampret tidak boleh ikut berkomentar. Ini persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan emosi dan perasaan.

Saya jadi ingat perdebatan antar calon presiden Amerika dua periode lalu. Dua-duanya tidak perlu diragukan kehebatannya, kepintarannya dan nama besarnya.

Yang mana pun yang terpilih tidak akan salah. Karena itu rakyat diminta memperhatikan di antara dua pilihan yang sama-sama hebat itu: siapa yang akan lebih siap kalau ada telepon berdering pukul 3 pagi. (Dahlan Iskan)