KTT G20 di Bali, Luhut Minta Bali Terapkan Sekolah Daring dan WFH!

JELANG KTT G20 yang akan berlangsung pada November mendatang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mengurangi mobilisasi masyarakat selama penyelenggaraan KTT G20.

Luhut Binsar Pandjaitan memandang perlu penerapan kebijakan sekolah daring dan work from home (WFH) saat gelaran internasional itu berlangsung pada November mendatang.

“Pak Gubernur Bali dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar Work Form Home. Saya kira ini tidak ada masalah karena saat Covid-19, kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10).

Luhut meyakini, hal tersebut tidak akan dipersoalkan karena sudah pernah dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, Pemprov Bali juga diminta untuk membekali kemampuan para pengemudi lokal agar beralih ke kendaraan listrik.

“Keterlibatan pengemudi lokal pada penyelenggaraan KTT G20 sangat penting agar masyarakat bisa merasakan efek dari perhelatan ini,” ujarnya.

Tak hanya untuk Pemprov Bali, Luhut juga meminta kepada semua pemangku kepentingan dalam KTT G20 untuk mematangkan skenario. Mulai dari ketersediaan slot parkir pesawat VVIP, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP hingga pemberlakuan penutupan bandara sementara.

Luhut juga menuturkan kemungkinan akan adanya pengurangan frekuensi penerbangan di Bandara Ngurah Rai dan parkir pesawat untuk umum. Dia juga meminta ada sosialisasi yang baik soal pengaturan perubahan jarak dan atau jeda jadwal waktu antar-pesawat.

“Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang,” tutur Luhut.

Luhut mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya mengurangi load bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ) on the spot. Menurutnya, paspor dan data-data screening perlu dikumpulkan dan diproses terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar muatan tersebut bisa ditangani dengan lancar.

Luhut juga meminta adanya penguatan jumlah personel dan alat pendukung karantina. “Nah, untuk hal ini saya minta Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, semua kita kerja sama betul, bahu-membahu jangan ada saling tunggu,” pungkasnya. (jpg)