DENPASAR – Pertemuan politik berlangsung di Sekretariat DPD Demokrat Bali, Jumat kemarin (5/6). Sejumlah pimpinan parpol menyambangi Ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry, Ketua DPW NasDem Bali Ida Bagus Oka Gunastawa, Ketua DPD Hanura Bali I Kadek Arimbawa, dan Bendahara DPW PSI Bali, Putu Adi Parnama.
Hasilnya, Golkar, NasDem, Demokrat, Hanura, dan PSI sepakat berkoalisi menyambut Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di enam kabupaten/kota se-Bali.
“Kami lima parpol sepakat membangun koalisi. Koalisi di level provinsi ini akan diteruskan eksekusinya di tingkat kabupaten/kota masing-masing.
Kami siapkan kendaraan politik sekaligus mengundang tokoh-tokoh terbaik untuk maju,” ujar Mudarta kemarin.
Kenapa Demokrat tidak memilih zona nyaman dan bergabung dengan PDI Perjuangan? Mudarta menjawab tugas parpol adalah menghadirkan titik keseimbangan.
Kalau kader parpol hanya mencari zona nyaman, tegasnya, tugas parpol untuk melahirkan pemimpin daerah tidak akan terwujud.
“Dengan adanya keseimbangan maka pemimpin akan bekerja serius demi masyarakat,” ujar politisi asal Jembrana itu.
Tentang jatah posisi yang diincar Demokrat dalam koalisi, Mudarta menekankan yang terpenting adalah lahir pemimpin idaman rakyat; pemimpin yang intens memperhatikan masyarakat dalam kondisi sulit seperti pandemi Covid-19.
Terkait dukungan Demokrat kepada petahana Nyoman Giri Prasta – Ketut Suiasa di Kabupaten Badung yang berseberangan dengan komitmen koalisi, Mudarta menyebut politik sangat dinamis.
“Di tengah-tengan pandemi Covid-19 ini, pimpinan partai politik tentu berhitung ulang terhadap calon-calon pemimpin. Mana yang terbaik tentu mereka yang perhatian terhadap rakyat.
Tempo hari itu (dukungan terhadap Giri Prasta, red) baru komunikasi internal di level DPC. Ketetapan terakhir ada di DPP.
Kami akan memperhatikan hasil survei terakhir. Belum ada keputusan pasti. Termasuk Tabanan. Keputusan ada di Dewan Pimpinan Pusat Demokrat,” tutupnya.
