Pilkada Jembrana Tinggal Setahun, Ajukan Anggaran Rp 33 Miliar

NEGARA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jembrana 2020 diperkirakan akan membutuhkan anggaran puluhan miliar.

Anggaran tersebut untuk penyelenggara yakni KPU Jembrana dan Bawaslu Jembrana, serta anggaran untuk keamanan TNI dan Polri.

Menurut informasi, anggaran untuk penyelenggara pemilu membutuhkan sekitar Rp 30 miliar. Bawaslu Jembrana awalnya mengajukan anggaran sebesar Rp 7,2 miliar.

Namun, dikembalikan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk diperbaiki karena ada pemotongan sekitar 20 persen.

“Sudah kami bahas untuk rasionalisasi anggaran yang kami ajukan,” kata Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan.

Pande menjelaskan, dari hasil pembahasan rasionalisasi anggaran, pihaknya mengajukan lagi anggaran sebesar Rp 5,7 miliar.

Anggaran tersebut untuk kebutuhan pengawasan selama pilkada 2020 mendatang. Porsi anggaran terbanyak untuk honor dari jajaran pengawas dari tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara.

“Jajaran kita banyak hingga ke TPS. Hampir seribuan orang,” ujarnya. Anggaran yang telah disampaikan pada pemerintah kabupaten tersebut masih belum final.

Pasalnya, masih harus menunggu pembahasan tim anggaran dan nanti akan dimasukkan dalam peraturan daerah (perda) Kabupaten Jembrana untuk Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Terpisah, Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara mengatakan, anggaran yang diajukan KPU Jembrana sebanyak Rp 25 miliar lebih.

Anggaran tersebut sebagian besar untuk kebutuhan logistik pemilu, terbanyak untuk honor jajaran penyelenggara hingga tingkat kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS.

“Anggaran itu untuk semua tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan pungut hitung,” terangnya.

Anggaran yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut, tidak termasuk dengan anggaran pengamanan dari TNI dan Polri.

Anggaran pengamanan disampaikan masing-masing institusi karena pertanggung jawabannya berbeda. “Anggaran pengamanan terpisah dengan penyelenggara,” tambahnya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Jembrana I Komang Dhiyatmika mengatakan, jumlah anggaran untuk pengamanan antara Polres Jembrana dan Kodim 1617 Jembrana berbeda.

Pengajuan dari Polres Jembrana sekitar Rp 2 miliar, sedangkan Kodim Jembrana sekitar Rp 450 juta.

Anggaran yang telah diajukan tersebut, masih belum final.

Masih usulan yang akan dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dibawah pimpinan sekretaris daerah (Sekda) Jembrana.

“Belum final, nanti akan dibahas dulu anggarannya sebelum diputuskan,” tandasnya.