Gugatan Hasil Pilpres di MK Berlanjut, Wabup – Kajari: Stop Kerusuhan

GIANYAR – Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mendapat perhatian dari jajaran di Gianyar.

Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Mayun dan juga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gianyar mengajak masyarakat Gianyar untuk menolak bentuk kekerasan dan menolak ikut-ikutan rusuh.

“Terkait dengan berbagai isu yang muncul belakang ini, dinilai sebagai upaya untuk provokasi dari pihak yang tidak bertanggungjawab, terlebih dapat mengancam keutuhan NKRI,” ujar Wabup Anak Agung Mayun kemarin.

Orang nomor dua di Pemkab Gianyar itu berharap masyarakat Gianyar dapat menepis isu hoax dan tidak terprovokasi dengan informasi hoax.

“Yang tidak jelas asal usulnya. Jadi saring sebelum sharing,” ungkapnya. Tokoh Puri Agung Gianyar itu juga mengapresiasi sikap elemen warga Gianyar yang telah ikut serta dalam menjaga kondusifitas.

“Mari terus menjaga perdamaian dan menyejukan ditiap-tiap wilayah sejak tahapan Pemilu hingga berakhirnya putusan MK nanti,” katanya.

Tidak hanya itu, Agung Mayun juga mengapresiasi kinerja TNI dan Polri dan pihak terkait lainnya yang terus berupaya menjaga kondusifitas di Kabupaten Gianyar.

“Begitupun peran tokoh agama, masyarakat dan pemuda dan yang ikut dalam menjaga kondusifitas menyejukan juga memperkuat keutuhan NKRI,” jelasnya.

Kajari Gianyar, Agung Mardiwibowo, juga mengecam keras aksi anarkis yang berpotensi memecah belah kesatuan Indonesia.

Agung mengimbau warga Gianyar untuk tidak terprovokasi ataupun ikut-ikutan bertindak anarkis.

“Saya menentang keras segala bentuk kerusuhan serta kekerasan yang bersifat untuk memecah belah persatuan bangsa,” ujarnya.

Agung meminta agar masyarakat tidak perlu meniru tindakan kerusuhan seperti saat penetapan hasil pemilu di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pihaknya menginginkan masyarakat Gianyar tetap kondusif dan damai. “Jangan terprovokasi ajakan atau informasi apapun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita sama-sama menjaga keutuhan NKRI,” pintanya.

Mardiwibowo menambahkan, adanya kericuhan dapat menghambat proses demokrasi. “Hal itu (kerusuhan) justru akan menyebabkan terhambat proses demokrasi di Indonesia,” tukasnya.