Terpilih Aklamasi, Mega Pastikan Tidak Ada Ketua Harian dan Waketum

DENPASAR – Megawati Soekarnoputri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk masa jabatan lima tahun ke depan kemarin malam.

Pascaterpilih, Megawati Soekarnoputri langsung menggelar jumpa pers bersama Ketua DPD PDIP Kepri Soerya Respationo.

Karena terpilih secara aklamasi, Megawati mengaku tidak perlu mempresentasikan pertanggungjawaban karena seluruh utusan sudah menerima laporan pertanggungjawaban DPP PDIP periode 2015-2019. 

“DPD dan DPC menghendaki secara aklamasi saya diangkat sebagai ketua umum PDIP periode 2019 – 2024. Karena itu langsung dikukuhkan,” ujar Megawati.

Untuk sidang hari ini akan dibagi dengan lima komisi yang dimulai pukul 09.00. Menjawab pertanyaan media untuk langkah kedepannya,

Mega kembali mengutarakan percepatan kongres ini karena persoalan yang tidak dipikirkan partai lain, yaitu Pilkada 2020.

Setelah itu baru memasuki pemilu 2024 . Tidak hanya itu,  generasi milenial tentu harus memberikan arah dan tujuan berbangsa dan bernegara.

Terutama yang harus dimiliki aalah dasar-dasar kebangsaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh generasi muda baik di Indonesia maupun dunia. 

Putri Presiden Pertama RI, Bung Karno ini menyatalan bahwa pekerja besar bangsa Indonesia dan kaum milenial supaya tidak seperti Timur Tengah yang kerap terjadi perang saudara.

Dan partai politik sebagai alat perjuangan bisa mencegah dan menangani ini. Mega berharap PDI Perjuangan menjadi partai pelopor yang fokus dengan tujuan membawa arah Indonesia 50 sampai 100 tahun ke depan. 

Meski terlihat sangat ambisius,  Mega menyatakan itu harus dilakukan. Nah, untuk susunan DPP Partai, Mega memiliki hak prerogratif untuk menyusun sendiri. 

Mega memastikan tidak akan ada wakil ketua umum maupun pengurus harian. ” Saya mendapatkan hak prerogratif menentukan (pengurus) DPP partai.

Memang saya mendengar sendiri, ibu tidak akan jadi ketum apakah akan menyerahkan ke ketua harian, apakah ibu akan membuat wakil ketua umum. 

Sekarang sudah kelihatan semua itu tidak ada. Saya ketua umum, diberikan hak prerogratif membentuk DPP partai,” jelasnya.