Pendamping Giri Bisa Berubah, Muncul Nama Parwata Pengganti Suiasa

MANGUPURA – I Nyoman Giri Prasta dan Ketut Suiasa (Giri-Asa) telah dideklarasikan oleh para simpatisan untuk tetap maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Badung tahun 2020 ini untuk memimpin Badung dua periode.

Namun dukungan tersebut belum mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjungan hingga saat ini.

Jadi, pendamping Giri Prasta masih simpang siur karena ada sejumlah nama yang diusulkan. Belakangan malah ada kabar santer beredar rekomendasi di Kabupaten Badung biasa berubah.

Yakni Paket GP (Giri-Parwata) atau yang mendampingi sebagai wakil Giri Prasta adalah Putu Parwata yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Badung.

Isu menjadi buah bibir di jumlah kalangan masyarakat baik di Mengwi, maupun di masyarakat Kuta Utara.

“Politik adalah suatu yang tidak pasti. Semua bisa berubah setiap detik, begitu juga rekomendasi Pilkada. Meski sudah ada deklarasi, penyetoran nama,

tapi semua belum yakin juga itu bahwa kedua tokoh tersebut akan mendapat rekomendasi dari Ketua DPP,” terang sumber internal PDIP.

Bahkan disebutkan ada tokoh baru kemungkinan mendapat rekomendasi meski tidak diajukan oleh DPC namanya.

“Kemungkinan saja Pak Giri dengan Pak Parwata (GP) bisa juga Pak Giri Prasta dengan Pak Suiasa. Kita belum tahu karena rekomendasi kan belum turun,” paparnya.

Secara terpisah, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung, Putu Parwata mengatakan, pihaknya belum mendengar adanya rumor Giri-Parwata (GP).

Namun, dia mengakui  sudah ditugaskan oleh partai untuk menjabat sebagai Ketua DPRD Badung. “Tapi saya  berterimakasih kepada masyarakat yang memprediksi rekomendasi seperti itu.

Jadi, dapat kita lihat masyarakat memperhatikan dinamika politik di PDI Perjuangan. Namun saya rasa pasangan GiriAsa masih relevan memimpin Badung,” ujarnya.

Kata dia,  PDI Perjuangan telah memiliki mekanisme dalam pencalonan dan tidak sembarangan untuk menetapkan calon yang dipakai bertarung dalam Pilkada 2020.

“Isu ini kita harapkan tidak menjadi kegaduhan politik di internal partai. Mari kita tunggu rekomendasi dari DPP,” pungkasnya.