Gus Oka Lengser 11 Februari, Nopi: DPD NasDem Bali Jangan Lawan DPP!

DENPASAR – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (DPW NasDem) Bali masih bergejolak.

Dua kubu, yakni kubu mantan Ketua DPW NasDem Bali Ida Bagus Oka Gunastawa dan Sekretaris Wilayah DPW NasDem Bali, Luh Putu Nopi Seri Jayanti sama-sama mengklaim menjalankan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Menariknya, di sela-sela ketegangan itu, pada Rabu (25/6) malam, nomor surat keputusan lengsernya Gus Oka- Ida Bagus Oka Gunastawa- terkuak.

Surat bernomor SK DPP: 1-Kpts/DPP-NasDem/ II/ 2020 tertanggal 11 Januari 2020 ditandatangani langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Dharma Paloh dan Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G. Plate.

Kebenaran surat ini pun dipertegas oleh Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad M. Ali bahwa Jeannette Sudjunadi, Ketua DPP NasDem Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan ditunjuk sebagai Plt. Ketua DPW NasDem Bali.

Meski demikian, Gus Oka ngotot surat itu tidak pernah ada. Belum diketahui motivasi yang membuat politisi senior asal Sibetan, Karangasem itu “membangkang” perintah Ketum, Waketum, dan Sekjen DPP NasDem.

Gus Oka mengklaim diri mendapat tugas lisan (tak tertulis, red) dari Ketua DPP NasDem Bidang OKK Sri Sajekti Jeannette Sudjunadi dan Ketua DPP NasDem Bidang Bappilu, Prananda Paloh.

Menyikapi hal itu, Nopi mengaku sedang fokus bekerja karena semakin tipisnya waktu untuk merampungkan usulan struktur kepengurusan ke DPP.

“Saya sedang menjalankan rekonsiliasi kepengurusan NasDem Se-Bali. Tidak boleh ada yang tertinggal. Ini intruksi resmi DPP. Kami berbenah secara administratif dengan Ketua NasDem Kabupaten/Kota se-Bali,” ucapnya.

“Saya sebagai Sekwil di bawah pimpinan Ibu Jeannette selaku Ketua Plt sah DPW Partai NasDem Bali dengan nomor SK DPP: 1- Kpts/DPP-NasDem/ II/ 2020

mengedarkan surat instruksi kepada masing-masing DPD Kabupaten/Kota se-Bali. Isinya untuk segera merampungkan usulan struktur kepengurusan,” sambungnya, Jumat (26/6).

Sesuai mekanisme administrasi, Nopi menyebut pada Juli 2020 masing-masing DPD sudah bisa mengantongi SK sah sebagai syarat mengikuti tahapan Pilkada 2020.

Bendahara Tim pemenangan Jokowi Provinsi Bali 2019 itu menyebut sudah ada 6 DPD yang menyetorkan usulan. 5 di antaranya adalah DPD yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2020.

Jika sampai batas akhir yang ditentukan ada DPD yang belum setor, maka tugas tersebut akan diambil alih DPP.

“Kami berusaha jalankan instruksi DPP dengan baik karena sebelumnya DPP telah menerbitkan juga surat edaran perihal penguatan dan penyegaran organisasi dengan jadwal batas waktu tertentu.

Untuk komunikasi dengan DPD se-Bali kami sudah tugaskan Wakil Ketua Bidang OKK. Saya sendiri juga sudah berkoordinasi dengan seluruh DPD, baik secara langsung atau melalui pesan elektronik,” tegas Nopi.

Disinggung soal hubungan dengan Ida Bagus Oka Gunastawa, Nopi mengaku tidak pernah ada persoalan pribadi dengan sang mantan ketua.

Hal itu terangnya murni menjalankan tugas dan wewenang untuk mewujudkan tertib administrasi. Dia berharap Gus Oka tidak menutup diri demi membesarkan dan menjalankan roda kepartaian sebagaimana mestinya.

“Dalam menjalankan tugas kepartaian yang saya utamakan adalah kebersamaan dan transparansi. Kami juga sudah membuat surat instruksi untuk mengumpulkan

usulan struktur kepengurusan dari kabupaten/kota se-Bali. Sudah dibagikan secara pribadi ke masing-masing ketua DPD maupun melalui grup pesan elektronik di mana Beliau (Gus Oka, red)

juga masuk sebagai adminnya. Beberapa surat juga dikirim lewat pos. Jadi tidak ada proses kucing-kucingan.

Semua kondusif dan terlaporkan dengan baik ke DPP. DPD NasDem Bali jangan lawan instruksi DPP!” tegasnya.