Menarik! Anies Baswedan Beberkan 3 Kriteria Cawapres Pendampingnya di Pilpres 2024, Apa Saja?

MANTAN Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membocorkan tiga kriteria tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Meskipun, Anies mengakui tidak ada kriteria khusus cawapres yang bakal digandengnya.

“Saya rasa tidak ada ketentuan apapun. Kita lihat tiga kriteria. Satu, memberikan kontribusi dalam kemenangan,” kata Anies di NasDem Tower, Senin (17/10) malam.

Kedua, sosok cawapresnya harus bisa membantu dan memperkuat stabilitas koalisi. Pasalnya, partai Nasdem yang sudah mengusungnya, masih membutuhkan partai lain untuk berkoalisi dalam rangka memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Ketiga bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. Tiga pertimbangan itu yang menjadi faktor,” ucap Anies.

Meski demikian, Anies mengatakan, dirinya tidak terburu-buru untuk menentukan cawapres. Pasalnya, tahapan pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres masih lama dan proses penentuan koalisi masih berjalan. “Nama (cawapres) belum ada,” ujar Anies.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan otoritas penuh kepada Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapres di Pilpres 2024. Paloh menegaskan, pihaknya tidak akan mengintervensi pilihan Cawapres.

“Langsung kasih prioritas ke Bung Anies,” ucap Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 di Kantor DPP Nasdem, Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (3/10) lalu.

Jika dirinya atau Partai Nasdem yang memilih Cawapres untuk Anies, Paloh khawatir ada ketidakcocokan dengan Anies sebagai calon presidennya. Menurut dia, ketidakcocokan merupakan penyakit bagi pemerintahan ke depannya. (jpg)