Tahun 2019, Perusahaan Boat Utang Retribusi Miliaran Rupiah

SEMARAPURA – Berdasar Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Dinas Pariwisata Klungkung memungut retribusi terhadap wisatawan mancanegara yang berwisata ke Kecamatan Nusa Penida.

Untuk menyukseskan pemungutan retribusi ini, Dinas Pariwisata Klungkung menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan boat.

Sayangnya saat wisman yang berkunjung ke Nusa Penida telah dipungut retribusi, namun pihak perusahaan boat tidak membayarkannya ke Pemkab Klungkung.

Hingga akhirnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung I Nengah Sukasta tidak menepis pengusaha boat berutang.

Diungkapkannya, piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga itu mencapai Rp 2,75 miliar.

Utang retribusi itu dimiliki sekitar enam perusahaan boat yang bekerja sama dengan Pemkab Klungkung untuk melakukan pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

“Ini kebanyakan (perusahaan boat) dari Sanur dan Benoa,” ungkapnya. Menurutnya, tidak seharusnya perusahaan boat tersebut sampai menunggak pembayaran retribusi.

Sebab retribusi yang harus dibayarkan itu bukan dari bagi hasil keuntungan perusahaan boat namun retribusi yang dipungut langsung dari wisman yang berkunjung ke Nusa Penida.

Besarannya Rp 25 ribu per orang untuk wisman dewasa dan Rp 15 ribu untuk wisman anak-anak.

“Dari pihak perusahaan sudah menyadari itu dan sudah mengetahui masalah masing-masing. Buktinya mereka meminta penangguhan pembayaran dan melakukan pembayaran dengan cara menyicil,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah kerap melakukan penagihan. Bahkan, kerap melakukan pertemuan dengan pihak pengusaha untuk membahas masalah piutang retribusi ini.

Meski piutang tersebut sudah cukup lama, dia mengaku masih berupaya untuk tidak membawa masalah ini ke jalur hukum.

Namun bila mereka tidak kunjung membayar, pihaknya tidak segan-segan membawa malah piutang tersebut ke ranah hukum.

“Yang pasti kami usahakan dulu agar mereka mau menunaikan kewajiban mereka. Nanti kalau tidak kunjung dibayar, maka sesuai dengan aturan,” tandasnya.