Objek Wisata Dibuka, Dispar Minta Pengelola dan Pengunjung Disiplin

MANGUPURA – Sejumlah objek wisata Pantai di Kabupaten Badung sudah resmi dibuka. Pembukaan objek wisata tersebut disertai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Badung.

Tak heran, ada sejumlah objek wisata langsung dipadati pengunjung. Untuk itu, pengelola dan pengunjung diminta tetap disiplin memperhatikan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Pariwisata Badung I Made Badra menerangkan, sejumlah objek wisata pantai di Badung sudah terverifikasi dan sudah dapat sertifikat.

Sehingga objek wisata diperbolehkan untuk buka dan menerima kunjungan dari wisatawan. Namun pengelola juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan.

“Kita sudah menyelesaikan hampir 30 objek wisata yang terverifikasi dan telah mendapatkan sertifikat. Kita harapkan pengelola tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pengunjung juga harus disiplin, ” terang Badra.

Proses verifikasi yang dilakukan selama ini semua fasilitas pariwisata tersebut kecuali untuk hotel bintang 3 sampai 5, mengajukan permohoan verifikasi secara online.

Setelah itu, pemohon memperoleh list untuk diisi secara mandiri. Ketika sudah mampu dipenuhi sekitar 70 persen, barulah tim verifikasi turun ke lapangan.

Sudah ada  fasilitas pariwisata yang mendaftar dan sudah dilakukan verifikasi. “Sudah ada 30 yang lolos verifikasi dan mendapat sertifikat.

Selain itu juga sudah ada tujuh perusahaan yang mengajukan ke kami dan nanti tim juga siap untuk melakukan verifikasi,” bebernya.

Untuk mempercepat proses verifikasi, pihaknya  berencana akan melibatkan asosiasi masing-masing. Sebab saat ini ada 5 hotel bintang 2, non bintang 449 buah, villa 792, restoran 737, DTW 39, spa 60 dan karaoke 15 buah. Ini harus diverifikasi.

“Jadi siapa yang mau buka, mereka mengajukan. Ada yang belum siap tahun ini mereka tidak mengajukan.

Artinya kembali ke manajemen perusahaan,” ungkapnya seraya menambahkan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 400 juta. Anggaran tersebut  untuk operasional dan honor tim.

Sementara Ketua DPRD Putu Parwata sepakat akan memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan pada perubahan APBD 2020 mendatang.

“Namun, sebelum itu, kami minta tim verifikasi ngayah dulu sehingga proses verifikasi bisa berjalan cepat dan Badung bisa memperoleh pendapatan secara bertahap,” pungkasnya.