Rp 6,5 Miliar dari DTW Ulun Danu Lenyap, Tabanan Lirik DTW Bedugul

TABANAN – DTW Ulun Danu Beratan resmi memberlakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan Pemkab Tabanan yang membuat pemasukan daerah Tabanan lenyap Rp 6,5 miliar setiap tahun.

Dengan kondisi ini, Pemerintah Tabanan harus memutar otak untuk mendapatkan pemasukan baru. Apalagi saat ini ditengah kondisi ekonomi lesu.

Untuk menutupi kekosongan pemasukan daerah dari DTW Ulun Danu Beratan, Pemkab Tabanan melalui Dinas Pariwisata mulai melirik DTW Bedugul untuk dijadikan sumber pendapatan baru.

Untuk diketahui, DTW Bedugul sudah lama mangkrak dan tidak dikelola puluhan tahun lamanya. DTW Bedugul merupakan aset milik Pemkab Tabanan.

Sementara Dinas Pariwisata Tabanan telah memohonkan bantuan anggaran untuk penataan Daerah Tujuan Wisata (DTW) ke pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hanya saja, saat ini masih belum berani memastikan apakah anggaran tersebut disetujui atau tidak, mengingat kondisi pandemi.

“Kita masih melakukan proses DED dulu, karena persyaratan ke DAK kita harus ada DED dulu. Tapi, sebelumnya pusat tak mengharuskan

ada DED karena ditakutkan ketika DED sudah rampung tidak memperoleh dana dari pusat,” kata Kepala Dinas Pariwisata Tabanan, I Gede Sukanada, kemarin.

Perihal anggaran yang diperlukan untuk melakukan penataan secara utuh dan menyeluruh di DTW Bedugul, mantan Camat Kerambitan ini menyebutkan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 25 miliar.

Saat ini anggaran untuk pengelolaan dan penataan DTW Bedugul sudah muncul secara umum di pusat. Hanya saja ia enggan membeberkannya lantaran anggaran tersebut belum pasti.

Sementara ini pihaknya masih menunggu kepastian terlebih dulu. “Nanti jika ada bantuan pasti tiang informasikan,” ucapnya.

Untuk pengelolaan DTW Bedugul, Dinas Pariwisata telah menyiapkan tiga alternatif, yakni rencana disewakan, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan dilakukan lelang investasi.

Untuk lelang investasi nantinya dengan sistem investor yang membangun di aset Pemkab setelah itu dalam beberapa tahun kedepan akan menjadi milik Pemkab Tabanan.

Kemudian apakah sudah ada pihak ketiga yang melirik? Sukanada masih enggan berkomentar karena harus dikoordinasikan dengan pihak DPRD Tabanan.

“Alternatif ini untuk pengelolaan DTW Bedugul akan berlaku ketika tidak ada DAK Pusat,” pungkasnya.