Gelar “Guru Piduka”, Minta Wacana Jawa Bali Crossing Dihentikan

SINGARAJA – Lembaga umat Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, bersama Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) se-Bali,

serta kelian desa pakraman di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), menggelar upacara guru piduka di Pura Dang Kahyangan Segara Rupek, Jumat (9/2) pagi.

Upacara itu digelar karena wacana pembangunan menara transmisi listrik Jawa-Bali Crossing (JBC) terus menggelinding, meski lembaga umat telah menyatakan sikap menolak.

Ketua PHDI Bali Prof I Gusti Ngurah Sudiana mengatakan, upacara guru piduka pada Ida Bhatara yang ber-stana di Pura Segara Rupek sengaja dilakukan karena pura terus menjadi objek pembicaraan.

Khususnya soal wacana pembangunan menara transmisi listrik di radius suci pura. Sebenarnya lembaga umat sudah mengambil sikap tegas soal wacana pembangunan menara listrik Jawa-Bali Crossing.

Sikap lembaga umat ialah menolak pembangunan. Keputusan itu diambil setelah parisadha, majelis madya, dan desa adat se-Bali melakukan paruman pada tahun 2017 lalu.

“Sudah ada keputusan. Tapi, dengan berbagai bentuk retorika, ternyata PLN mencari jalan dengan mengadakan diskusi-diskusi.

Terus melakukan lobi-lobi. Sehingga kita di Bali ini merasa terusik,” kata Sudiana saat dihubungi dari Singaraja, siang kemarin.

Dalam upacara itu, umat juga berdoa agar semua masalah yang berkaitan dengan Jawa-Bali Crossing dihentikan.

Sehingga wacana-wacana yang berkaitan dengan menyambungkan listrik antara Jawa dengan Bali, bisa dihentikan.

Sudiana juga menegaskan menyambung Jawa dengan Bali, sama saja melanggar bhisama dari Ida Bhatara sidhi Mantra.

“Bhisama dari Ida Bhatara Sidhi Mantra, barang siapa menyambung Bali dengan Jawa, ini sudah kena pastu (dikutuk, Red).

Oleh karena itu, kami umat Hindu percaya sekali dengan hal itu. Sebagai Hindu, perlu dipertahankan jangan sampai Jawa dan Bali disambung seperti jembatan itu,” jelasnya.

Sudiana juga kembali menegaskan sikap lembaga umat di Bali yang menolak pembangunan Jawa-Bali Crossing.

“Kami wajib menyelamatkan bhisama, wajib selamatkan aspirasi masyarakat Bali. Karena yang kami selamatkan itu bukan keputusan biasa,” tegas Sudiana.