Perdin Bupati Dipangkas Rp 2,5 M, DPRD Larang Beli Tiket Kelas Bisnis

TABANAN – Defisit anggaran pemerintah Tabanan yang mencapai RP 21 miliar, ternyata tidak hanya berdampak pada anggaran dana hibah dan pejalanan dinas anggota DPRD Tabanan.

Tapi, juga berimbas pada anggaran pejalanan dinas untuk Bupati dan wakil Bupati Tabanan.

Kepada awak media, Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ary Wangsa mengakui saat ini pihaknya kekurangan dana untuk perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.

Dana yang dulunya biasa dipasang untuk perjalanan dinas sebesar Rp 3 miliar, kini berkurang ratusan juta rupiah.

“Kini hanya dianggarkan Rp 1 miliar dalam anggran induk selama satu untuk perjalanan dinas. Itu sudah termasuk perjalanan dinas sekda, para kabag dan kepala dinas,” kata Ary Wangsa.

Dia menambahkan, karena dana sebesar Rp 1 miliar masih kurang, pihaknya harus mengusulkan kembali dalam RAPBD Perubahan 2018 sebesar Rp 1,5 miliar.

Total, anggaran perjalanan dinas bupati dan wakil bupati menjadi Rp 2,5 miliar. “Anggaran tersebut benar-benar sudah kami press sekecil mungkin.

Itu pun masih kurang,” kata Ary Wangsa ditemui usai menggelar rapat dengan DPRD Tabanan.

Sementara itu, Ketua DPRD Tabanan I Ketut Boping Suryadi mengatakan, saat ini Tabanan memang mengalami defisit anggaran.

Buktinya saja minus, malah norak lagi untuk perjalanan dinas bupati dan wakil bupati Tabanan.  

“Kami sudah memberikan saran untuk perjalanan dinas bupati dan wakil bupati, tidak boleh membawa ajudan, asisten.

Bahkan kami juga melarang menggunakan tiket pesawat kelas bisnis. Artinya kami rasionalisasi anggaran, agar benar lebih efektif manfaatnya,” terang politisi asal Bajera, Selemadeg Tabanan.

Dituturkan Boping, defisit keuangan Tabanan, harus juga rasionalisasi anggaran lainnya. Misal festival HUT Kota Tabanan dimasing-masing kecamatan.

Itu juga harus dirasionalisasi. Agar lebih efektif pemanfaatannya.“Postur anggaran tersebut bisa digunakan ke yang lebih bermanfaat,” tandas Boping.