KERAS! Bupati Suwirta Semprot OPD Memble, Kritik Balik Kinerja Dewan

SEMARAPURA – Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta langsung tancap gas pascakembali dilantik sebagai kepala daerah bersama Wabup I Made Kasta.

Tidak hanya menyampaikan visi dan misi, Bupati Suwirta juga “menyentil” sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipandangnya kurang optimal dalam bekerja.

Bupati mendorong seluruh OPD untuk membuat terobosan atau inovasi. Sebab, dia menyesalkan, perlombaan yang digelar

pemerintah pusat dalam membuat program inovatif tidak pernah diikuti Pemkab Klungkung dan baru diikuti pada tahun 2018 ini.

Padahal, lomba tersebut sudah mulai digelar sejak tahun 2007 dengan hadiah berupa dana intensif daerah (DID) sejumlah miliaran rupiah.

“Saya di awal tidak pernah tahu ada lomba inovasi. Saya baru tahu setelah kabupaten A, B, C mendapatkan hadiah DID. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa karena ini sudah lewat. Sekarang bagaimana kami maju ke depan,” ujarnya.

Dia lantas merinci kekeliruan-kekeliruan yang diperbuat sejumlah pimpinan OPD. Seperti Kadis Dinas Perhubungan Klungkung I Nyoman Sucitra yang dilihatnya tidak cermat dalam menyusun

jadwal angkutan siswa sehingga para siswa tidak bisa menikmati angkutan siswa gratis sekitar dua minggu sebelum penerimaan rapor.

Kadis Pariwisata Klungkung I Nengah Sukasta yang dilihatnya kurang cekatan dan komunikatif dalam menyelesaikan penataan

Pantai Belatung di Desa Pesinggahan sehingga proyek tersebut hingga saat ini belum selesai terutama tentang kejelasan status tanah.

“Patung Ida I Dewa Agung Jambe yang seharusnya selesai tahun ini juga belum jadi, karena ketidakjelasan kepemilikan tanah Kertha Gosa,” imbuhnya.

Tidak hanya pimpinan OPD, para wakil rakyat pun tidak luput dari kritikannya. Pihaknya menegur anggota dewan yang membuat status di media sosial

yang menyalahkan Pemkab Klungkung berkaitan dengan selesainya kontrak program angkutan siswa gratis padahal para siswa masih efektif sekolah.

Menurutnya, dewan juga punya andil atas kekeliruan tersebut mengingat DPRD sebagai fungsi kontrol ikut menandatangani.

Tidak sampai di sana, pihaknya juga mengkritisi status anggota dewan di media sosial yang mengatakan penghargaan yang selama ini diperoleh hanya sebagai hiasan saja.