Belum Semua Warga Gianyar Terima Kartu BPJS, Dewan Berang Bukan Main

GIANYAR – Program pembiayaan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan oleh pemkab kepada seluruh warga Gianyar belum berjalan mulus.

Semestinya, per 1 Januari 2019, seluruh warga baik kaya maupun miskin sudah memperoleh kartu BPJS yang dianggarkan pemerintah. Nyatanya, baru 74 ribu saja yang memperoleh kartu.

“Sisanya, sebanyak 136 ribu warga kami belum memperoleh kartu BPJS dan belum terdaftar. Padahal pemerintah sudah menganggarkan sebesar Rp 43 miliar,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Gianyar, Putu Gede Febriantara.

Atas masalah itu, pihaknya memanggil para pimpinan di dua instansi yang mengurusi BPJS tersebut. “Alasan mereka kendala lagu lama, belum verifikasi-lah dan lainnya,” keluhnya.

Dia pun mendesak, dua dinas itu untuk segera mengirimkan data warga Gianyar yang belum memperoleh kartu kepada BPJS Kesehatan.

“Ada yang sudah dapat, ada yang belum. Padahal orang sakit, kan tidak tahu kapan mereka sakit. Ini harus segera diberikan kartu,” desaknya.

Masalah yang timbul di rumah sakit, banyak warga yang belum terdaftar di BPJS ditolak dengan alasan nama mereka belum terdaftar. 

“Ini masyarakat yang dirugikan, padahal pemerintahnya sudah menganggarkan,” sesalnya. Febriantara bersama dewan lainnya, memberikan solusi atas kendala yang dihadapi eksekutif.

“Sambil menunggu memperoleh kartu. Kami minta program pembiayaan kelas III di rumah sakit Sanjiwani kembali diaktifkan.

Jadi orang sakit, kalau tidak mampu tinggal datang ke kelas III, langsung dilayani dan gratis,” jelasnya.

Pihaknya mendesak bupati Gianyar menggunakan anggaran isidentil untuk kembali membiayai kelas III.

Dewan juga mengeluhkan program UHC ini.

“Kalau saja UHC ini bukan diatur lewat aturan presiden, kami lebih baik tidak pakai BPJS. Karena dari sisi biaya mahal,” ujarnya.

Saat ini saja, melalui program UHC, pemerintah harus mengeluarkan anggaran Rp 43 miliar, itupun masih digabung dengan dana sharing Pemerintah Provinsi Bali.

“Kalau dulu, layanan kelas III kami siapkan Rp 10 miliar. Dan terserap hanya Rp 7,5 miliar. Tentu lebih hemat,” terangnya.

Sementara itu, usai rapat, Kepala Dinas Kesehatan, Ida Ayu Cahyani tidak mau berkomentar mengenai masalah itu. “Tidak ada komentar dulu ya,” ujarnya singkat sambil berlalu.