Tak Dapat Siswa, Gaji Guru Honorer SMP PGRI Minim, Terancam Tutup?

SEMARAPURA – 3.149 siswa yang lulus SD tahun ajaran 2018/2019 di Klungkung dipastikan semuanya dapat tertampung di SMP Negeri.

Dampaknya, SMP swasta di Bumi Serombotan terancam tak kebagian siswa. Salah satunya adalah SMP PGRI Klungkung.

Bahkan, SMP PGRI Klungkung memastikan tidak akan menerima siswa baru jika yang masuk terdaftar kurang dari 20 siswa.

“Total siswa didik di SMP PGRI Klungkung hanya 31 orang, yakni 13 siswa VIII dan 18 siswa IX. Dengan siswa sejumlah itu,

dana BOS tidak mampu memenuhi biaya operasional. Karena itu, kami tidak akan menerima siswa baru jika kurang dari 20 siswa,” kata guru honorer SMP PGRI Klungkung Tjokorda Istri Raka.

Menurut Tjokorda Istri Raka, pihak sekolah juga terpaksa memungut uang SPP. Pasalnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yakni Rp 1 juta per siswa per tahun, masih kurang.

Sehingga para siswa tidak dikenakan SPP setiap bulannya. Hanya saja karena jumlah siswa yang sedikit, siswa di SMP PGRI Klungkung akhirnya dikenakan SPP sebesar Rp 50 ribu per siswa per bulan sejak tahun ajaran 2018/2019.

Walau telah memungut SPP, menurutnya, belum mampu memenuhi biaya operasional sekolah secara penuh.

Seperti upah guru honor yang seharusnya dibayarkan setiap bulan, akhirnya dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

Bahkan, upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang telah dilaksanakan.

“Upah guru honorer sebesar Rp 25 ribu per satu jam pelajaran. Walau setiap minggu rata-rata setiap guru mengajar lima jam pelajaran atau total 20 jam pelajaran per bulan,

upah yang dibayarkan hanya untuk satu minggu atau sekitar Rp 125 ribu per bulan. Tapi, guru honor di sini mengerti kondisi sekolah. Jumlah guru honorer di sini 17 orang, sementara PNS 3 orang,” bebernya.

Melihat biaya operasional yang tidak seimbang dengan pemasukan, SMP PGRI Klungkung akan menerima peserta didik baru jika jumlahnya lebih dari 20 siswa.

Jika kurang dari jumlah tersebut, sekolah tersebut tidak menerima peserta didik baru. Sementara siswa yang telah mendaftar di sekolah tersebut akan diserahkan ke Dinas Pendidikan Klungkung untuk ditindaklanjuti.

“Karena kalau kurang dari 20 siswa, dana BOS dan SPP yang diperoleh tidak mampu untuk membiaya operasional sekolah,” tandasnya.

Terkait dengan keputusan SMP PGRI Klungkung yang akan mengembalikan siswa ke Dinas Pendidikan Klungkung jika jumlah peserta didik baru yang mendaftar kurang dari 20 orang, pihaknya mengaku siap untuk menampung.