Pengurus Parpol & Kerabat Anggota DPRD Terima BST, Polisi Turun Tangan

SINGARAJA – Munculnya banyak permasalahan terkait distribusi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), 

bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah daerah, dan bantuan lain yang tidak tepat sasaran mendapat sorotan Polres Buleleng.

Sebagai bukti, Polres Buleleng kini tengah menyelidiki kasus distribusi bantuan BLT-DD di Desa Pangkungparuk, Seririt saat pandemi Covid-19. 

Sebelumnya sempat beredar di media sosial, masyarakat Desa Pangkungparuk, Seririt, memprotes data BST Pemkab Buleleng dan BLT-DD yang tidak tepat sasaran.

BST dan BLT DD awalnya diajukan pemerintah desa. Masalahnya yang menerima bantuan bukan masyarakat kurang mampu, melainkan warga yang benar-benar mampu.

Bantuan BST, misalnya. Ironisnya, BST diterima oleh salah seorang pengurus partai politik yang ada di Kecamatan Seririt yakni I Nyoman Sudiksa yang masuk dalam keluarga mampu. 

Selain itu bantuan BST juga diterima Komang Trisna Diah Pribadi yang merupakan anak dari perbekel desa yang istrinya anggota DPRD Buleleng. 

Mereka masing-masing menerima BST sebesar Rp 600 ribu. Nah, pengaduan BST dari masyarakat ini yang kini sedang diselidiki Polres Buleleng.

Kasatreskrim Polres Buleleng AKP Vicky Tri Haryanto menyebut pihaknya memang sudah menerima pengaduan dari masyarakat terkait BLT dan BST di Desa Pangkungparuk, Seririt.

“BLT dan BST ini kami masih dalami, belum kami bisa berikan kesimpulan. Apakah ada kesalahan penyaluran atau salah pendataan,” kata AKP Vicky Tri Haryanto.

Di sisi lain, Perbekel Pangkungparuk Ketut Sudiarsana tak menjawab telepon saat dikonfirmasi.

BLT – DD dan BST yang tidak tepat sasaran alias nyaplir yang terjadi di seluruh desa di Buleleng juga mendapat sorotan Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng Nyoman Wandiria.

Nyoman Wandira yang ditemui bersama Ketua Plt DPD Golkar Buleleng IGK Kresna Budi mengatakan, 

banyak ditemukan kesalahan data penerima manfaat (bantuan) di desa yang nyaplir tidak tepat sasaran adalah murni kesalahan pengajuan dari tingkat desa. 

Apalagi ada pengurus partai yang menerima. Kalau verifikasi datanya yang matang dan teliti dari pemerintah desa, maka tidak ada kesalahan penerima bantuan.

Perihal banyak aduan dan komplain dari masyarakat terkait banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, pihaknya bersama anggota DPRD lainnya akan turun ke desa-desa. 

“Turunnya kami ke lapangan ingin mengetahui apakah penyebab sebenarnya. Banyak ganda penerima manfaat dan penerima manfaat diduga banyak dari keluarga perbekel,” pungkasnya.