DPRD Bela Warga Banyuasri, PD Pasar Bingung Acuan Aturan Pungut Parkir

SINGARAJA – Tiga rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Buleleng terkait keberadaan pedagang pasar bermobil disambut positif warga Banyuasri.

Wakil Kelian Desa Adat Banyuasri Nyoman Sadwika berharap rekomendasi ini bisa dijalankan dengan baik dan bisa hidup seperti biasa.

Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara mengatakan, selama ini warga kehilangan mata pencaharian seiring dengan beroperasinya Pasar Banyuasri.

Sementara bila mereka diterima oleh Perumda Pasar Argha Nayottama Buleleng, praktis beban perusahaan akan semakin berat.

“Karena di lambung barat terminal itu belum difungsikan, maka kami harap pedagang diberikan kesempatan pedagang bermobil di sana.

Sehingga manajemen pasar juga menjadi lebih ringan, tidak mengurangi pendapatan perusahaan juga. Rekomendasi ini segera kami kirimkan pada pemerintah,” kata Susila.

Di lain sisi, Perumda Pasar Argha Nayottama Buleleng, rupanya, belum sepakat dengan rekomendasi tersebut.

Perusahaan berpendapat mereka tidak bisa memungut retribusi pada pedagang yang berjualan di luar areal pasar.

Dirut Perumda Pasar Argha Nayottama Buleleng Made Agus Yudiarsana berpendapat, pedagang bermobil seharusnya tetap berjualan di dalam areal pasar.

“Mereka ini kan sudah tercatat sebagai pedagang di kami. Kalau mereka jualan di luar areal pasar, bagaimana kami pungut retribusi.

Acuan aturannya nggak ada. Kalau sudah di luar pasar, jelas itu bukan kewenangan kami melakukan pungutan apa pun,” tukas Agus Yudi.

Seperti diberitakan sebelumnya sejumlah warga Banyuasri melakukan aksi pemasangan spanduk sebagai bentuk protes. Spanduk itu dipasang di depan DPRD Buleleng dan di pintu masuk Pasar Banyuasri.

Protes itu dilakukan gara-gara Perumda Pasar tidak mengakomodasi warga sebagai pekerja di dalam pasar. Terlebih saat ini pasar tumpah sudah masuk ke areal pasar, sehingga warga kehilangan sumber mata pencaharian. Setidaknya dari pengelolaan parkir.