Pabrik B3 Ditolak Warga, Bupati Tamba Ngaku Dalam Posisi Dilematis

NEGARA – Warga Pengambengan turun ke jalan saat Bupati Jembrana Nengah Tamba meninjau lokasi proyek pabrik B3 kemarin.

Mereka menolak dan meminta pabrik B3 direlokasi dari wilayahnya. Terkait tuntutan warga, Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan, pembangunan pabrik B3 ini sejatinya sudah berproses sejak tahun 2017.

Perizinan, mulai dari amdal dan IMB sudah keluar periode bupati sebelumnya, sehingga mengenai pembangunan pabrik yang ditolak warga ini bupati dalam posisi dilematis.

“Secara normatif izin semua sudah ada. Kalau sekarang bupati mencabut izin, maka ada dua kemungkinan.

Pabrik menerima atau tidak menerima. Kalau perusahaan yang akan membangun tidak menerima, maka kita (Bupati) akan di PTUN,” ujar Bupati Tamba.

Bupati Tamba sudah menyampaikan pada pihak perusahaan untuk menghentikan sementara semua aktivitas pembangunan.

Selama penghentian pembangunan, bupati juga sudah meminta pada perusahaan agar dilakukan sosialisasi ulang pada masyarakat Desa Pengambengan.

Bupati berpesan pada masyarakat agar tidak mengganggu iklim investasi di Jembrana, karena bupati saat ini gencar untuk mengundang investor datang ke Jembrana.

“Perusahaan harus sosialisasi ulang pada masyarakat, cari solusi terbaik,” tegasnya. Bupati mengatakan, secara prinsip ia sangat  mendukung  investasi masuk Jembrana.

Bahkan siap memfasilitasi dan memberikan ” karpet merah” pada investor. Namun juga tidak ingin kepentingan usaha itu secara dampak merugikan masyarakatnya.

Jika itu terjadi, bupati memastikan akan hadir untuk membela warganya. “Saya sudah minta perusahaan  tunda dulu pekerjaan disini  sebulan dua bulan.

Jangan sampai proyek berjalan memancing  situasi tidak kondusif di masyarakat. Kami siap memediasi. Termasuk mengajak rekan rekan forkopimda nantinya, ” terangnya.

Mengenai pabrik limbah B3, dalam posisi dilematis. Banyak penolakan dari warga, di saat bersama tidak bisa membendung investasi masuk Jembrana.

Karena itu, permisalan ini perlu dicarikan solusi secepatnya. “Tinggal bagaimana sosialisasinya dilakukan lebih tajam sehingga ada titik temu.

Karena itu, saya minta pembangunan ditunda sembari menunggu bagaimana hasil pendekatan PT Klin dengan warga,” ujarnya.

Kepada perwakilan PT Klin, bupati meminta memberikan pemahaman sejelas jelasnya kepada warga yang menolak. Termasuk melakukan pendekatan kepada tokoh umat.

Sosialisasi penting untuk meyakinkan masyarakat kalau investasi yang dijalankan aman. Perusahaan harus memastikan keamanan usahanya, bagaimana industri dan perikanan tidak tercemar, serta kontribusi bagi warga sekitar.

I Gede Agung Jonaparta selaku perwakilan PT Klin sepakat untuk menunda pembangunan sembari menunggu hasil sosialisasi ulang dengan warga.

Secepatnya perusahaan akan melakukan pendekatan dengan warga, serta menjelaskan bagaimana tujuan dari pendirian pabrik.