Bantah Titipan Pemprov Bali, PHDI Sebut Nyipeng Beda dengan Nyepi

DENPASAR – Ketua PHDI Bali Prof IGN Sudiana menyatakan usulan nyipeng selama tiga hari 18 – 20 April belum final.

Kepastian jadi atau tidaknya nyipeng akan digelar pagi ini di kantor PHDI Bali. Rapat pembahasan nyipeng akan diikuti Majelis Desa Adat (MDA) se-Bali dan paruman sulinggih.

Jumlah peserta rapat tidak sampai 30 orang. Kabar Nyipeng tiga hari ini ramai diperbincangkan warganet Bali sejak Senin malam lalu.

Sudiana menegakan, nyipeng berbeda dengan hari suci Nyepi. Jika Nyepi semua aktivitas tidak boleh dilakukan, maka nyipeng masih diizinkan.

Seperti listrik tetap menyala, internet dan saluran televisi aktif. Hanya warga tidak diizinkan keluar rumah.

“Dasar nyipeng ini adalah sastra widhi roga sangara bhumi. Jadi semua ini ada dasarnya,” terang Sudiana kemarin.

Ditanya adanya selentingan yang menyebut nyipeng adalah “titipan” Pemprov Bali agar terlepas dari tanggungjawab karantina wilayah, Sudiana menyangkal.

Rektor IHDN itu menegaskan, nyipeng merupakan murni usulan dari PHDI dan Majelis Desa Adat (MDA).

“Tidak ada begitu (titipan Pemprov Bali). Semua ini tujuannya baik (mencegah Covid-19). Kalau masalah ada karantina, itu bukan urusan PHDI dan MDA,” bantahnya.

Pria 52 tahun itu menuturkan, nyipeng merupakan lokal jenius yang dimiliki Bali. Tujuan nyipeng kali ini sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Agar masyarakat di bawah tidak simpang siur mengartikan nyipeng, Sudiana menadaskan belum ada pembahasan final.

Pihaknya menghargai pendapat yang berkembang di tengah masyarakat. Hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Hanya saja dia meminta pendapat disampaikan dengan cara santun serta tidak emosional.

“Silakan masyarakat memberikan masukan, bila perlu keluarkan dasar sastranya. Apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan pandemi Covid-19 sesuai lokal jenius di Bali,” tukas pria asal Karangasem, itu.