Cegah Klaster Baru, Ahli Epidemiologi Unud: Pedagang Harus Ditertibkan

DENPASAR – Maraknya pedagang dadakan yang memakai mobil banyak ditemui di pinggir jalan. Terutama Kota Denpasar.

Di sisi lain berbagai elemen di seluruh dunia saat ini sedang berjibaku untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Berbagai upaya telah dilaksanakan guna memaksimalkan pencegahan. Karena itu diperlukan dukungan semua pihak, utamanya masyarakat sehingga pencegahan dapat dimaksimalkan.

Langkah sederhananya dengan menerapkan protokol Kesehatan. Mulai dengan cara menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan.

Ahli Epidemiologi Universitas Udayana Prof. Dr. dr. DN Wirawan menjelaskan, pengalaman di banyak negara di dunia menunjukkan bahwa protokol kesehatan yang paling susah diatur

oleh pemerintah dan diikuti oleh masyarakat adalah kerumunan manusia, baik kerumuman kegiatan ekonomi, sosial, agama, dan lain sebagainya.

“Kerumunan ekonomi yang agak menonjol di Denpasar, Bali maupun Indonesia adalah kerumunan di pasar tradisional baik kerumunan antar pedagang maupun pembeli,

termasuk pasar tumpah dan pedagang bermobil. Kondisi ini wajib mendapatkan perhatian serius, karena adaptasi kebiasaan normal era baru bukan berarti normal seperti dahulu sebelum ada Covid-19.

Ada protokol kesehatan yang harus tetap diterapkan dengan disiplin dan harus menjadi perhatian nersama, tidak bisa seperti dulu lagi,” kata Prof. Wirawan.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk pasar tradisional, pasar tumpah dan pedagang bermobil hambatan utamanya adalah karena ruang atau tempat yang sangat terbatas sedangkan jumlah pedagang sangat banyak.

Ini adalah kendala atau hambatan yang paling pelik dicarikan jalan keluarnya. Dengan demikian protokol kesehatan yang paling sulit adalah mengatur jarak antar pedagang dan juga pembeli.

“Terlebih dengan dinyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 bisa menular melalui udara, maka jarak antar pedagang dan juga pembeli harus lebih jauh dari yang ditetapkan selama ini,” ulasnya.

Pihaknya mengakui bahwa tidak mudah membuat keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek kesehatan.  Bila ruang yang tersedia cukup memadai maka pengaturan jarak antar pedagang akan lebih mudah.

Bila tambahan ruang tidak memungkinkan maka satu-satunya jalan keluar adalah dilakukan pengaturan oleh pemerintah,

termasuk jika pemerintah menyediakan lokasi yang tidak melanggar aturan yang berlaku, semisal Perda atau aturan hukum lainya.

Di beberapa tempat di Indonesia, jarak antar pedagang diisi pembatas atau partisi. Protokol kesehatan lainnya yang lebih mudah diimplementasikan

adalah mengawasi secara terus menerus pemakaian masker dan face shiled (pelindung muka) bagi pedagang maupun pembeli.

“Berbagai kebijakan pasti menimbukan pro dan kontra, tetapi bila tidak diatur maka kerumunan akan tetap terjadi dan wabah Covid-19 tidak akan ada akhirnya dan masalah yang

dihadapi seluruh masyarakat Bali akan semakin lama karena matinya sektor pariwisata sebagai tumpuan utama perekonomian Bali hingga saat ini,” jelasnya

Prof. Wirawan menyarankan bahwa pengaturan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mencarikan tempat bagi pedagang tumpah dan pedagang bermobil dan mengatur

mereka secara bergiliran untuk berjualan sehingga jumlah pedagang menjadi lebih sedikit sehingga jarak mereka bisa diatur menjadi lebih renggang. 

“Cara kedua adalah dengan melakukan surveilens di pasar-pasar tradisional yaitu melakukan test Covid-19 secara berkala sehingga segera

bisa diketahui bila ada pedagang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2, selain cara-cara diatas, saya belum melihat solusi lainnya,” pungkasnya.