Covid-19 Belum Mereda, DPRD Bali Komit ABPD Induk untuk Tangani Corona

DENPASAR – Angka kematian akibat terpapar Covid-19 di Bali belum juga berhenti. Data kemarin (29/9), jumlah pasien meninggal dunia bertambah delapan orang.

Sementara pasien terkonfirmasi positif sebanyak 106 orang melalui transmisi lokal. Kabar baiknya, pasien sembuh lebih banyak dari pasien positif.

Pasien sembuh sebanyak 123 orang. Jumlah kasus secara kumulatif terkonfirmasi positif sebanyak 8.745 orang, sembuh 7.249 orang (82,89 persen), dan meninggal dunia 271 orang (3,10 persen).

Sementara kasus aktif hingga kemarin menjadi 1.225 orang (14,01 persen), yang tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering.

Di sisi lain, Badang Anggaran (Banggar) DPRD Bali bakal mengutamakan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dalam pembahasan APBD Induk 2021.

Hal itu diungkap Wakil Ketua Banggar DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry. Dijelaskan, pihaknya sudah memiliki bayangan menyusun agenda

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Induk 2021.

Pada momen pembahasan KUA dan PPAS itulah, pihaknya di Banggar akan meminta gambaran mengenai kondisi APBD di tahun ini.

Sekaligus mendiskusikan berbagai program apa yang perlu diprioritaskan. Serta berbagai kemungkinan terkait pandemi Covid-19 yang perlu diantisipasi sepanjang 2021 mendatang.

“Kami akan dengar penjelasan pihak eksekutif mengenai posisi keuangan Pemprov Bali saat ini. Bagaimana proyeksi mereka.

Dari sana, kami akan tentukan, apakah perlu melakukan penambahan (anggaran penanganan Covid-19). Tentu, disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah,” terang Sugawa.

Politikus asal Buleleng itu menyebut beberapa program penting terkait penanggulangan Covid-19 yang dipandang perlu dilakukan dalam tahun anggaran 2021.

Di antaranya menyiapkan ruang perawatan yang memadai dari sisi jumlah. Selanjutnya yang tidak kalah penting ketersediaan APD atau alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan (nakes) karena sifatnya yang sekali pakai.

Ketersediaan obat-obat yang mencukupi. Termasuk harapan masyarakat terkait uji swab (uji usap) agar tidak terlalu mahal (tarifnya).

“Bila perlu digratiskan. Serta insentif bagi tenaga Kesehatan,” tegasnya. Selain itu juga bisa menambah jumlah tenaga kesehatan sesuai denan perkembangan Covid-19 di Bali.

Kalau memang belum tuntas dan cenderung meningkat, nakes harus ditambah. Sehingga mereka juga bisa menjaga staminanya.

Di luar urusan penanganan Covid-19, bantuan bagi masyarakat terdampak juga perlu mendapatkan porsi pada anggaran. Dukungan program untuk menggerakan ekonomi kerakyatan masih dirasa perlu.

Begitu juga dengan sektor pertanian sebagai penyeimbang ketergantungan Bali terhadap industri pariwisata yang terbilang sensitif. Anggaran pertanian sebagai penyeimbang perekonomian Bali.

Meski begitu harus tetap dilihat secara proporsional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Kami tidak mungkin memaksakan program yang anggarannya tidak ada. Tapi kami berharap, anggaran untuk pertanian bisa ditambah secara bertahap setiap tahunnya,” tukasnya.