Mahasiswa Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM dan Tarik Militer dari Papua

DENPASAR – Aliansi Bali Jengah kembali melakukan demonstrasi di depan pintu gerbang Kantor DPRD Bali, Senin (26/9) kemarin. Aksi ini diikuti  gabungan dari Organisasi Mahasiswa, Komunitas, dan LSM menyikapi kebijakan pemerintah terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan isu-isu lainnya.

Aksi dimulai dari 15.30 dengan titik kumpul di parkir timur Lapangan Bajra Sandhi Renon. Kemudian peserta aksi yang dominan mengenakan pakaian adat madya melakukan long march menuju gedung DPRD Bali. Mereka juga membawa sejumlah atribut aksi dan juga baliho.

Ketika sampai depan pintu masuk Kantor Dewan Bali, para peserta aksi meminta untuk dibukakan pintu untuk masuk. Sebab pintu kantor gerbang DPRD Bali sudah dikawal Kepolisian, Pecalang, Satpol PP dan petugas keamanan setempat.

Akhirnya masa aksi meminta Ketua DPRD Bali dan anggotanya untuk turun menemui mereka. Kalau tidak bisa menemuinya, mereka siap akan menurunkan massa lebih banyak lagi. Secara bergantian mereka berorasi di depan pintu Kantor Dewan Bali. Bahkan peserta aksi sempat membakar ban. “Ya, sudah jelas kita menolak kenaikan BBM,” jelas Anggi Rumahorbo koordinator aksi, kemarin.

Aliansi Bali Jengah menyerukan pernyataan sikap mereka bersama-sama, selain menolak kenaikan harga BBM. Kedua, mendesak pemerintah menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negeri ini, terkhusus menarik militer dari tanah Papua. Kemudian, menolak kebijakan ekonomi yang berpihak pada investor dan kebijakan iklim yang tidak mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan G-20. Keempat, menolak pemangkasan upah buruh dan UU Cipta Kerja. Lalu, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk bertanggung jawab atas pelemahan KPK melalui revisi pasal dalam UU KPK yang bermasalah.

Keenam, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk segera merevisi pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam UU ITE.

Terakhir, mendesak presiden dan wakil presiden untuk menghapus atau mengganti pasal-pasal bermasalah yang mengecam penerapan nilai demokrasi dan HAM dalam RKUHP. Pada penghujung kegiatan, para pendemo membakar kertas berisi tuntutan mereka. Jika aspirasi mereka tak didengar, maka Aliansi Bali Jengah ini akan menggelar kegiatan serupa dengan menurunkan massa yang lebih besar. “Kami harap tuntutan ini sampai ke telinga para pemangku kebijakan,” pungkasnya. (dwi)