Anggaran Minim, Pembinaan UKM di Buleleng Terancam Tak Optimal

SINGARAJA – Pembinaan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terancam tak berjalan optimal pada tahun 2020 mendatang.

Penyebabnya, anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan dan pemberdayaan UMKM sangat minim. Sementara jumlah UMKM di Buleleng begitu banyak.

Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali, pada tahun 2020 mendatang, Dinas Koperasi dan UMKM Buleleng mendapat pagu anggaran sebanyak Rp 3,1 miliar.

Dari pagu anggaran tersebut, hanya Rp 625 juta yang dialokasikan untuk bidang UMKM.

Sementara jumlah UMKM di Buleleng berdasar data tahun 2018, tak kurang dari 34ribu unit, yang mana baru 7.918 unit yang berizin.

Ketimpangan anggaran itu tak pelak menjadi sorotan DPRD Buleleng. Dewan menilai, dengan anggaran yang minim, Dinas Koperasi dan UMKM tak akan bisa memberikan kinerja yang optimal.

Bahkan anggaran yang Rp 3,1 miliar, disebut hanya mampu digunakan untuk memenuhi kegiatan rutin selama setahun.

“Kami benar-benar miris melihat anggaran di Dinas Koperasi dan UKM. Anggarannya sangat terbatas.

Untuk memberdayakan UKM, anggarannya sangat minim. Sedangkan jumlahnya sangat banyak,” kritik anggota Komisi III DPRD Buleleng Wayan Masdana.

Lantaran anggaran yang minim, Masdana meminta agar Dinas Koperasi dan UMKM lebih fokus membina UKM yang bisa melakukan aktifitas berkelanjutan.

Terutama UKM yang memiliki pangsa pasar ekspor. Seperti UKM yang bergerak di bidang kerajinan.

“Selama ini yang kami lihat, ada UKM ikut festival, tapi setelah itu hilang. Kami ingin bagaimana UKM itu bisa berkelanjutan, tetap bertahan.

Bagi saya, sektor ini harus didukung dengan anggaran yang lebih besar, agar kinerjanya lebih efektif. Sehingga bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi ekonomi mikro kita,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Buleleng Dewa Made Sudiarta mengatakan dirinya telah menyiapkan tiga jenis

skema pembinaan pada pengusaha UMKM. Baik itu pengusaha yang sudah produktif, tengah berkembang, atau baru tumbuh.

“Kami proyeksikan untuk sektor kuliner dan herbal juga. UKM di herbal ini ceruk pasarnya sangat luas, potensi ekspornya juga besar. Kami akan berupaya fokus di sektor ini,” katanya.

Pada tahun 2020 mendatang, Sudiarta mengaku hanya akan melakukan pendampingan pada 150 pelaku UMKM, dari ribuan pengusaha yang ada.

“Itu yang lewat APBD saja. Kami akan upayakan bisa lebih banyak. Cara bermitra dengan perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, maupun organisasi pengusaha,” tukas Sudiarta.