WARNING! Gubernur Koster Sebut Pertumbuhan Ekonomi Bali Tidak Sehat

DENPASAR – Wayan Koster menyampaikan pidato politik perdana sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali, Sabtu (8/9) kemarin.

Usai menandatangani serah terima jabatan dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali Hamdani yang bertugas kurang dari 10 hari, Koster meminta waktu satu jam kepada pimpinan sidang Adi Wiryatama.

Hingga pukul 11.53, pasangan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati itu menjabarkan visi-misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Koster menyampaikan arah pembangunan Bali dalam tatanan satu pulau, satu pola, satu tata kelola, dan satu komando.

UU No. 23 tahun 2014 yang mengatur kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota terangnya wajib dijawab melalui komitmen membangun Bali dengan sejumlah penataan.

Pidato harus disampaikan secara lengkap, tandasnya agar semua pihak memahami secara utuh konsep pembangunan Bali ke depan di 9 kabupaten/kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa pakraman/ desa adat.

Konsep utuh dimaksud dilihat berdasar tiga komponen utama, yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali.

Poin penting yang disampaikan suami Ni Putu Putri Suastini itu mengerucut pada sejumlah pergeseran masif pada tiga hal tersebut.

Bali kini dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Di antaranya lahan pertanian semakin berkurang akibat tingginya alih fungsi lahan (kini tersisa 353.802 hektar, red);

berkurangnya jumlah subak; kerusakan pantai akibat abrasi; berkurangnya sumber mata air aktif; kerusakan ekosistem laut,

danau, dan sungai; munculnya masalah kriminal dan sosial lain; kemacetan lalu lintas; dan masalah lingkungan.

Koster menyebut, karakter manusia Bali yang dulu dikenal memiliki sikap dan perilaku berlandaskan kearifan lokal, yakni konsisten, tulus iklas, luwes, sopan, loyal, dan berdedikasi tinggi juga mulai tergerus.

Kini cenderung mengalami perubahan cara berpikir, individual, pragmatis, konsumtif, moralitas menurun, kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal.

Pelaksanaan konsep menyama braya juga dinilai semakin lemah. Meski pertumbuhan ekonomi Bali cukup tinggi, yakni di atas 6 persen (di atas pertumbuhan ekonomi nasional, red) yang ditandai dengan PDRB mencapai 215,36 triliun pada 2017.

Koster menilai topangan pertumbuhan perekonomian di Bali “tidak sehat”. Pertumbuhan sektor tersier, khususnya dari pariwisata yang mencapai 63,34 persen tidak sebanding dengan sektor sekunder (15,81 persen) dan sektor primer (15,85 persen).

Keduanya masih sangat rendah. “Artinya perekonomian Bali ditentukan nasibnya oleh sektor pariwisata. Kita tahu pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif.

Karena itu struktur perekonomian Bali secara bertahap harus diubah. Harus dibuat seimbang antara kontribusi pariwisata dan sektor pertanian,” ungkapnya.