Zero Dolar Tour Jadi Pemicu, GIPI: Kita Kehilangan Devisa USD 260 Juta

DENPASAR – Total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Tiongkok ke berbagai negara di dunia mencapai 127 juta wisatawan.

Sementara jumlah wisman Tiongkok yang ke Indonesia mencapai 1,9 juta. Dari total 1,9 juta wisatawan Tiongkok yang ke Indonesia pada tahun 2017, 1,3 juta wisatawan berkunjung ke Bali.

Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang sangat banyak, namun rata-rata pengeluaran dari wisatawan Tiongkok tersebut masih lebih rendah di banding wisatawan negara lain.

“Di Bali, rata-rata pengeluaran wisatawan Tiongkok hanya Rp 9,6 juta, lebih rendah dibanding rata-rata pengeluaran wisatawan Australia,

Eropa, dan Jepang serta wisman lainnya,” ujar Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) Bali IB Agung Partha Adnyana.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua Ganungan Pengusaha Wisata Bahari (Gahawsri) Bali ini menyebut, kondisi ini menyebabkan adanya lost opportunity sekitar 205 dolar per wisman.

“Kalau potensi tersebut dikalikan dengan total wisman Tiongkok yang datang ke Indonesia, sepanjang periode 2014-2017

maka total lost opportunity akan mencapai 260 juta dolar. Jadi penerimaan devisanya tidak ada apa-apanya,” jelas dia.

Salah satu penyebab tidak optimalnya penerimaan devisa negara, dari kedatangan wisatawan Tiongkok adalah adanya praktek pemasaran “zero dolar tour’ yang ditawarkan oleh agen perjalanan wisata.

“Modelnya subsidi silang dari keberadaan toko-toko ilegal yang ada di Bali. Karena ketika agen travel berhasil membawa wisman Tiongkok ini belanja, agen dapat fee 180 dolar per hari.

Dan, di Bali terdapat lima toko. Kalikan saja kalau itu per bulan. Makanya tidak heran ada tour ke Bali dengan bayaran Rp 2 juta,” terang Gus Agung – sapaan akrabnya.

Menurutnya, jika mengacu Thailand, ada intervensi yang dilakukan pemerintah Thailand dalam membasmi praktek zero dolar tour ini,

bisa mencegah hilangnya potensi pendapatan devisa dari wisatawan Tiongkok, sehingga bisa mengoptimalkan pendapatan devisa.

“Ini bisa menjadi benchmark atau standarisasi pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah Bali dalam memaksimalkan pendapatan devisa dari wisatawan Tiongkok,” imbuhnya.

Dia menambahkan, beberapa waktu yang lalu, pihak Gipi Bali menerima surat dari Konsul Jenderal Tiongkok.

Di mana dalam surat tersebut berisi ajakan kerjasama antara mereka dengan Gipi Bali untuk merekomendasikan daftar usaha kepariwisataan agen perjalanan,

hotel, destinasi pariwisata, restoran, rumah makan, dan lain sebagainya yang dapat memenuhi syarat standar keamanan dan pelayanan industri pariwisata nasional Indonesia.

“Intinya meningkatkan level keamanan dan pelayanan terhadap wisatawan Tiongkok. Karena mereka (konsulat Tiongkok) tida mau pusing terus-terusan menerima komplain dari wisman Tiongkok sendiri,” pungkasnya.