DENPASAR – Ketua Komite Olahraha Nasional Indonesia (KONI) Badung Made Nariana menilai pemilihan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dilakukan KONI Pusat hanya main-main.
Nariana mengungkapkan, bidding yang dilakukan KONI Pusat beberapa waktu lalu untuk mengundi daerah yang dianggap siap sebagai tuan rumah PON 2024 mendatang disinyalir banyak permainan.
“Ini isu yang beredar. Cuma itu kan susah dibuktikan. Yang terpilih untuk penyelenggaraan PON 2024 mendatang Sumatera Utara dan Aceh. Padahal, dua daerah itu tidak ada apa-apanya (dibanding Bali),” kata Nariada kemarin.
Sebagai catatan, uang pendaftaran bidding yang dibayarkan peserta mencapai Rp 1 miliar ditambah uang jaminan Rp 3 miliar.
Uang pendaftaran Rp 1 miliar tersbeut tidak kembali, dan hanya uang jaminan senilai Rp 3 miliar tersebut yang dikembalikan.
“Makanya percuma ikut bidding. Saya usulkan waktu rapat anggota KONI Bali tidak usah lagi mengikuti bidding, dan sudah setuju Bali tidak ikut lagi. Terserah KONI Pusat nanti mau menyelenggarakan dimana,” imbuhnya.
Dia menilai, Bali lebih layak dijadikan tuan rumah. Karena dibandingkan Aceh dan Sumatera Utara, dari fasilitas dan sarana prasarana Bali dan NTB lebih memenuhi syarat.
“Tapi, Sumatera Utara dan Aceh yang mendapat suara banyak. Nah uang pendafataran hanya dipakai hura-hura saja,” bebernya.
Dia pun menuturkan, ada dugaan main-main dalam proses pemilihan tuan rumah PON. “Ada dugaan tidak objektif. Jadi saya usulkan untuk Bali tidak mengikuti lagi bidding yang dilakukan KONI Pusat,” tegas Nariana.
DENPASAR – Ketua Komite Olahraha Nasional Indonesia (KONI) Badung Made Nariana menilai pemilihan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dilakukan KONI Pusat hanya main-main.
Nariana mengungkapkan, bidding yang dilakukan KONI Pusat beberapa waktu lalu untuk mengundi daerah yang dianggap siap sebagai tuan rumah PON 2024 mendatang disinyalir banyak permainan.
“Ini isu yang beredar. Cuma itu kan susah dibuktikan. Yang terpilih untuk penyelenggaraan PON 2024 mendatang Sumatera Utara dan Aceh. Padahal, dua daerah itu tidak ada apa-apanya (dibanding Bali),” kata Nariada kemarin.
Sebagai catatan, uang pendaftaran bidding yang dibayarkan peserta mencapai Rp 1 miliar ditambah uang jaminan Rp 3 miliar.
Uang pendaftaran Rp 1 miliar tersbeut tidak kembali, dan hanya uang jaminan senilai Rp 3 miliar tersebut yang dikembalikan.
“Makanya percuma ikut bidding. Saya usulkan waktu rapat anggota KONI Bali tidak usah lagi mengikuti bidding, dan sudah setuju Bali tidak ikut lagi. Terserah KONI Pusat nanti mau menyelenggarakan dimana,” imbuhnya.
Dia menilai, Bali lebih layak dijadikan tuan rumah. Karena dibandingkan Aceh dan Sumatera Utara, dari fasilitas dan sarana prasarana Bali dan NTB lebih memenuhi syarat.
“Tapi, Sumatera Utara dan Aceh yang mendapat suara banyak. Nah uang pendafataran hanya dipakai hura-hura saja,” bebernya.
Dia pun menuturkan, ada dugaan main-main dalam proses pemilihan tuan rumah PON. “Ada dugaan tidak objektif. Jadi saya usulkan untuk Bali tidak mengikuti lagi bidding yang dilakukan KONI Pusat,” tegas Nariana.
