SINGARAJA – Mangkraknya proyek pembangunan RTH Bung Karno tahap III menjadi tamparan keras bagi pemerintah.
Buntut permasalahan itu, pemerintah berencana memperketat sistem lelang. Sehingga tak ada lagi proyek yang gagal diselesaikan, gara-gara kontraktor yang mengalami masalah keuangan.
Hal itu diungkapkan Bupati BulelengPutu Agus Suradnyana, usai Rapat Paripurna DPRD Buleleng, kemarin pagi.
Agus pun mengakui bahwa masalah di RTH Bung Karno menjadi salah satu hal yang menyita perhatiannya.
Agus menilai sebenarnya tidak ada permasalahan dalam hal tender proyek. Dokumen tender sudah disampaikan secara terbuka melalui tender secara elektronik.
Bahkan, cukup banyak perusahaan dari luar Bali yang mengambil formulir pendaftaran. Setelah dilakukan penilaian, ternyata proyek itu dimenangkan kontraktor yang berkantor di Buleleng.
Belakangan setelah memenangkan tender, ternyata proses pembangunan tersendat. Kontraktor pemenangan tender justru tak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Sehingga pemerintah memutus kontrak kerja. Mengantisipasi hal serupa, Agus menginstruksikan Bagian Layanan Pengadaan Setda Buleleng memperketat proses tender.
Bagian Layanan Pengadaan diminta berpatokan pada standar pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Ada aturan baru dari Menteri PU. Nanti Pokja di Bagian Pengadaan bisa menggugurkan rekanan apabila ditemukan kejanggalan saat verifikasi lapangan,” kata Agus.
Selain itu ia juga meminta agar Bagian Layanan Pengadaan memasukkan dokumen keuangan, sebagai salah satu persyaratan tender.
Sehingga tak ada lagi kasus pekerjaan fisik yang harus mandeg di tengah jalan, gara-gara kontraktor yang mengalami kesulitan likuiditas.
“Saya juga minta Bagian Pengadaan menggunakan bank guarantee yang kuat. Sehingga tidak terjadi lagi permasalahan seperti tahun lalu,” tukasnya.
