AMLAPURA—Rapat gabungan komisi DPRD Karangasem, Senin (6/5) nyaris berantakan.
Ini setelah beberapa pejabat yang berkompeten di kalangan eksekutif tidak datang.
Padahal rapat ini cukup penting diantaranya menyangkut kemelut antara BPJS Kesehatan Cabang Klungkung dengan RSU Amlapura. Dimana 1 Mei lalu, pihak BPJS Kesehatan Cabang Klungkung sempat memutus kerjasama dengan RSU Amlapura, karena akreditasi rumah sakit tersebut belum di perpanjang.
Selain membahas soal BPJS, dala DPRD juga punya agenda untuk membahas masalah pencairan bantuan sosial anggaran tak terencana di Dinas Sosial Karangasem. Raker tersebut nyaris gagal karena Sekda I Gede Adnya Mulyadi yang mestinya meminpin rombongan eksekutif tidak bisa datang. Sekda mendapat tugas mendampingi Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri ke Belanda.
Parahnya lagi Kadis Kesehatan I Gusti Bagus Putra Pertama dan Dirut RSU Amlapura dr I Wayan Suardana juga tidak bisa hadir karena ada kunjungan ke Jakarta.
Karena beberapa pejabat terkait tidak hadir, sejumlah wakil rakyat Karangasem pun beteriak lantang. Mereka meminta agar raker ditunda. Sebab dengan tidak adanya pejabat yang terkait raker akan mubazir dan tidak menghasilkan apa-apa.
Pantauan Jawa Pos Radar Bali, saat raker, pihak eksekutif hanya diwakili oleh plt Asiaten II Wayan Sutapa.
Saat raker, Sutapa menjelaskan jika ketiga pejabat tersebut sedang melaksanakan tugas lain. “Kalau Bapak Sekda mohon ijin karena harus mendampingi ibu bupati ke Belanda,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Kesehatan dan juga Dirut RSU sedang ada pertemuan penting ke Jakarta untuk menindaklanjuti terkait akreditasi RSU Amlapura.
Kedua pejabat tersebut ke Jakarta untuk bertemu Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
Penjelasan Sutapa ini sedikit mengendorkan tensi anggota Dewan. Rapat yang awalnya cukup panas menjadi sedikit kendor. Wakil Rakyat asal Kubu I Nyoman Musna Antara pun bisa memaklumi dan memnta raker di lanjutkan. Hanya saja Wakil Rakyat dari Fraksi Golkar ini agar Raker Gabungan tersebut focus membahas terkait dana Bansos.
Bansos anggaran tak terencana ini ada di Dinas Sosial dan di RSU Amlapura.
Ternyata kedua bansos tersebut sampai saat ini belum cair.
Hal yang sama juga dikemukakan I Wayan Suastika dari F PDIP.
“Kita fokus aja dulu soal bansos, untuk soal RSU dan BPJS kita tunda sampai kehadiran Kadiskes dan Dirut RSU Amlapura dari Jakarta.
“Kita jawaban kurang memuaskan kita undang kembali lengkap dengan BPJS Kesehatan agar jawabanya berimbang,” tambah pria yang juga mantan penyiar Radio tersebut.
Sementara itu Kadis Sosial Karangasem Ni Ketut Puspa Kumari mengatakan kalau bansos terencana 2019 belum ada yang cair.
Menurutnya, kewenangan untuk mencairkan bansos tersebut masih ada di tangan bupati Karangasem.
Dimana pengajuan bansos tersebut diakui masih di meja Bupati dan hingga kini belum turun.
“Sudah kami ajukan hanya saja belum turun dari Bupati,” lanjutnya.
Hal ini membuat Musna Antara heran. Kenapa bansos tersebut belum bisa dicairkan dan kenapa belum di teken Bupati. padahal bansos tersebut sudah mendapat persetujuan dari DPRD Karangasem. Bansos tak terencana itu dianggarkan Rp 800 juta.
Menurut Musna, Pemkab juga masih ngutang di RSU Amlapura tahun 2017. “Anggaran sudah ada kok tidak dipakai,” tukas Musna dengan terheran lagi.
