DENPASAR – Kemelut di tubuh Partai Golkar Bali ternyata belum berakhir. Rupanya, kemarahan Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Desa (PD) kian memuncak.
Kemarin, puluhan Pengurus Desa (PD) dan Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Kabupaten Bangli dan Badung menggeruduk Sekretariat DPD Partai Golkar Bali di Jalan Surapati Nomor 9, Denpasar.
Dalam tuntutannya mereka mendesak DPD I Partai Golkar Bali menganulir pemberhentian Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bangli I Wayan Gunawan maupun Ketua DPD II Golkar Kabupaten Badung I Wayan Muntra.
Artinya, massa menolak keduanya dipecat dari jabatannya. Aspirasinya, PK dan PD se-Kabupaten Bangli menolak adanya Surat Keputusan (SK) Plt yang dikeluarkan Plt Ketua DPD I Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.
Mereka menuntut agar SK tersebut dicabut. “Kami tetap menolak Plt terhadap Wayan Gunawan, dan mendukung Wayan Gunawan ditetapkan kembali sebagai ketua DPD Bangli sesuai Musda Kabupaten Bangli 2016-2021,” desaknya.
Pengurus Kecamatan (PK) Kintamani I Gede Koyan Eka Putra menyatakan sangat mencintai Partai Golkar. Namun dengan diberhentikannya Gunawan, mereka tidak setuju.
Pihaknya akan menempuh upaya organisatoris dengan banding ke Mahakamah Partai Golkar. “Segera ke Mahkamah Partai dan teman-teman yang di Plt-kan mau ke Mahkamah Partai.
Teman-teman sudah membawa pengacara. Intinya seluruh PK dan PD di Kabupaten Bangli menyampaikan aspirasi,” ucapnya.
Pihaknya juga mendesak dan membawa aspirasi ini ke Mahkamah Partai. Katanya, kalau sudah menempuh jalur konstitusional apapun hasil keputusan di Mahkamah Partai pihaknya akan legawa dan siap menerima.
“Kalau menurut hemat saya tidak pantas mem-plt-kan Wayan Gunawan, alasannya belum jelas, dibilang, khusus Pak Gunawan pernah menggebrak meja saat rapat,
tapi apakah masuk akal? Di mana-mana sidang di politik, DPR, biasa soal gitu-gitu, mesti ada klarifikasi, tidak ujug-ujug Plt,” katanya.
“Jujur saja (kami merasa) terzalimi,” pungkasnya. Sementara itu, Kecamatan (PK) Golkar Kuta Selatan Wayan Mudana, tidak terima terjadi Plt tersebut karena melihat dedikasi Wayan Muntra saat menjabat DPD II Golkar Badung.
Ia meminta jangan hanya berdasarkan satu informasi kekeliruan atau kesalahan mengaburkan perjuangan dan pengorbanan Muntra.
“Kita tidak semata-mata mencintai Wayan Muntra tetapi bagaimana menjaga marwah Partai Golkar Kabupaten Badung secara utuh. Melihat kondisi riil di Badung terhimpit, dengan masalah ini menjadi semakin kerdil,” katanya.
Namun katanya, sikap legowo tergantung konteksnya. “Intinya legowo tergantung konteks yang dibicarakan, karena ini menyangkut harkat martabat Partai Golkar.
Legawa yang bagaimana mampu mengamankan harkat martabat Partai Goklkar itu. Ini kan ada pengkerdilan,
justru berdasarkan anggaran rumah tangga Partai Golkar ini kita pertanyakan dan untuk mempertegas kita melanjutkan ke Mahkamah Partai,” katanya.
Ia mengaku menghargai apa yang disampaikan DPD I saat melakukan diskusi, namun pihaknya melihat secara subjektif ada kepentingan politik.
“Tapi, secara subjektif ini politik, memang di hadapan kita semua mengatakan begitu, di mana-mana seperti itu, mengamankan posisi mereka,” katanya.
Jika nantinya setelah dibawa ke Mahkamah Partai namun kondisinya tetap sama pihaknya mengaku akan mengambil langkah-langkah semisal memilih tidak aktif.
“Kami menghargai asas kepatuhan AD/ART, hak politik sejauh mana langkah-langkah berikutnya. Kalau mundur, terlalu dini. Kami kader murni Partai Golkar Kabupaten Badung
tidak mesti mengambil langkah mundur. Mungkin dengan tidak aktif. Kami tidak mau dinaungi Partai Golkar yang hanya, maaf, berkepentingan sesaat, kami cinta Golkar,” katanya.
