NEGARA – Diduga karena anggaran dipangkas, Pilkada Jembrana 2020 mendatang, terancam tanpa pengawas di TPS (tempat pemungutan suara).
Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan mengatakan, pihaknya sebelumnya mengusulkan Rp 7,2 miliar, kemudian dirasionalisasi menjadi Rp 5,7 miliar.
Anggaran tersebut untuk kebutuhan pengawasan selama pilkada 2020 mendatang. “Tapi informasi terbaru akan dikurangi lagi,” ujarnya.
Pengurangan anggaran tersebut, dihitung berdasarkan anggaran pilkada 2015, ditambah inflasi 8 persen setiap tahun. Sehingga muncul angka 40 persen penambahan dari anggaran pilkada sebelumnya, jadi dari Rp 3 miliar pilkada 2015, ditambah sekitar Rp 1,2 miliar, totalnya Rp 4,2 miliar.
Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, beberapa pos anggaran akan dipotong.
Salah satunya pengawas di setiap TPS akan dihilangkan. “Skenario terburuk tidak ada pengawas di TPS, karena tidak ada anggaran untuk honor,” terangnya.
Pihaknya masih berharap anggaran yang diajukan sebelumnya Rp 5,7 miliar disetujui tanpa ada pengurangan lagi, sehingga pengawasan pilkada 2020 mendatang dilakukan maksimal hingga ke tingkat TPS.
NEGARA – Diduga karena anggaran dipangkas, Pilkada Jembrana 2020 mendatang, terancam tanpa pengawas di TPS (tempat pemungutan suara).
Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan mengatakan, pihaknya sebelumnya mengusulkan Rp 7,2 miliar, kemudian dirasionalisasi menjadi Rp 5,7 miliar.
Anggaran tersebut untuk kebutuhan pengawasan selama pilkada 2020 mendatang. “Tapi informasi terbaru akan dikurangi lagi,” ujarnya.
Pengurangan anggaran tersebut, dihitung berdasarkan anggaran pilkada 2015, ditambah inflasi 8 persen setiap tahun. Sehingga muncul angka 40 persen penambahan dari anggaran pilkada sebelumnya, jadi dari Rp 3 miliar pilkada 2015, ditambah sekitar Rp 1,2 miliar, totalnya Rp 4,2 miliar.
Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, beberapa pos anggaran akan dipotong.
Salah satunya pengawas di setiap TPS akan dihilangkan. “Skenario terburuk tidak ada pengawas di TPS, karena tidak ada anggaran untuk honor,” terangnya.
Pihaknya masih berharap anggaran yang diajukan sebelumnya Rp 5,7 miliar disetujui tanpa ada pengurangan lagi, sehingga pengawasan pilkada 2020 mendatang dilakukan maksimal hingga ke tingkat TPS.
